Hubungan Penyelenggara Konstruksi Perlu Diatur

Herry Noegroho

Herry Noegroho

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Semakin banyaknya masyarakat yang berminat pada bidang usaha jasa konstruksi harus diimbangi dengan pembinaan dan pengaturan. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan jasa kontruksi dapat dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif, efesien, tertib dan tidak menimbulkan konflik. Melihat persoalan itu DPRD Kabupaten Blitar menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang ijin usaha jasa konstruksi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon mengatakan, pembahasan Ranperda Ijin Usaha Jasa Kontruksi telah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan staf ahli dewan. “Hal itu dilakukan untuk mendapatkan masukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Karena pembahasan Ranperda IUJK tidak boleh menyalahi undang-undang maupun peraturan diatasnya,” kata Heri.
Ranperda yang digulirkan Komisi III ini diharapkan bisa mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengaturan serta pembinaan usaha jasa kontruksi. Sehingga terwujud iklim usaha yang lebih sehat dari usaha jasa kontruksi. “Dengan harapan pelaksanaan dan persaingan usaha jasa kontruksi bisa sehat,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Blitar Herry Noegroho mengatakan, dengan adanya Ranperda Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi ini tentunya perlu ada kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya serta masyarakat jasa kontruksi pada khususnya. ”Dengan adanya Ranperda Ijin Usaha Jasa Kontruksi ini akan memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi di Kabupaten Blitar,” katanya. [htn]

Tags: