Humas Bondowoso Siap Hadapi Komisi III

20Bondowoso, Bhirawa
Humas & PDE Kabupaten Bondowoso yang dianggap paling bertanggungjawab atas dugaan korupsi proyek internet sebesar Rp. 535 juta yang bersumber dari APBD tahun 2013, mengaku siap menghadapi komisi III DPRD Bondowoso jika diminta klarifikasi pada saat rapat komisi.
Kabag Humas & PDE Bondowoso, Haeriyah Yuliati ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan proyek itu. Sehingga proyek tersebut bukan menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, pihaknya mengaku siap jika komisi III DPRD Bondowoso nanti memintanya untuk memberikan klarifikasi atas semua itu.
“Ya nanti kita siap hadapi itu. Kita akan bawa mereka yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan itu untuk memberikan keterangan di komisi III,” ujar Haeriyah.
Haeriyah menjelaskan bahwa data sementara yang ia terima terkait dengan proyek tersebut sudah terlaksana dan tidak ada masalah. Namun demikian, semua itu akan dijelaskan di komisi III jika memang dibutuhkan. “Proyek itu sudah terlaksana dan akan kami sampaikan ke komisi III,” terangnya, Rabu (4/6).
Sementara menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP, Andi Hermanto yang juga wakil Ketua Komisi III DPRD Bondowoso menjelaskan bahwa pecan depan, HUmas & PDE akan dimintai keterangan mengenai pelaksanaan proyek itu. Kata dia, pelaksanaan proyek intranet memang sarat dengan ketidakberesan. Banyak bukti yang telah dimiliki Fraksi PDIP terkait dengan kasus itu diantaranya adalah pelatihan internet yang baru dilaksanakan serta sejumlah bukti lain yang hanya akan ia ungkap dalam rapat komisi III dengan mitra kerjanya yakni Humas.
“Kita buktikan nanti. Kalau memang mereka tidak bias mempertanggungjawabkan, maka akan kita rekomendasi ke penegak hukum. Kita juga akan mengusulkan agar proyek itu dipansuskan,” tegasnya.
Selain itu, Andi menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Hidayat, M. Si dipandang sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan itu. “Humas & PDE itu memang dibawah kendali Sekda karena ada dalam kesekretariatan. Jadi tidak ada alas an lagi. Sekda harus tanggungjawab dan saya yakin dia tahu kemana saja aliran dana itu,” terangnya. [bm3]

Tags: