Trenggalek, Bhirawa
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 3 April mendatang, Komisi I DPRD gelar rapat kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) guna kesiapan masing masing desa yang mau lelaksanakan pilkades.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid mengatakan Mengingat Pilkades nantinya akan dilaksanakan ditengah situasi pandemi Covid-19, Komisi I menanyakan terkait kesiapan dan mengevaluasi pelaksanaan pilkades di 15 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
“Anggaran pelaksanaan Pilkades bengkak hingga Rp 500 juta. Selama itu wajar tidak masalah,” kata husni usai rapat dengar pendapat dengan Dinas DPMD Kabupaten Trenggalek
Husni menyebutkan, pembengkakan anggaran pilkades bermula dari peraturan menteri dalam negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
“Sebelumnya Satu desa yang menyelengarakan pilkades cukup satu TPS, namun sekarang karena ada pandemi covid-19 menjadi 142 TPS,” ungkapnya.
Saat ini lanjut Husni terdapat 15 desa di 7 kecamatan yang menggelar pilkades. Yang dibagi menjadi beberapa TPS dan tiap TPS dibatasi 500 DPT.
“Pembatasan itu membuat biaya penyelenggaraan pilkades di Kabupaten Trenggalek bengkak, seperti jumlah petugas, yang sebelumnya cukup 150, kini menjadi 1000 orang,” ujarnya.
Ditambahkan Politisi Partai Hanura pembengkakan anggaran hingga Rp 500 juta itu masih dibahas, karena ada poin-poin yang bisa dievisiensikan. Misal, kata Husni, rencana menganggarkan rapid test antigen untuk panitia pilkades.
“Persoalannya, dia mengajukan untuk antigen. Di setiap petugas petugas itu coba didata dulu, mana yang sudah divaksin dan mana yang belum,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Trenggalek Edy Soepriyanto membenarkan, pembengkakan anggaran ini bermula adanya aturan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Menurut dia, anggaran itu untuk kebutuhan TPS, honor panitia, dan belanja rapid test antigen. “Ya, tambahan Rp 500 juta untuk penyelenggaraan pilkades,” ungkapnya. (wek)
