ICW Sinyalir Ada Penyimpangan BBM dan Elpiji Rp 2,5 T

Sejak pemerintah menaikkan harga elpiji 12 kg, permintaan akan elpiji 3 kg di Surabaya mengalami peningkatan, Selasa (6/1). Meski harga ada kenaikan, tapi pasokan sejauh ini aman.

Sejak pemerintah menaikkan harga elpiji 12 kg, permintaan akan elpiji 3 kg di Surabaya mengalami peningkatan, Selasa (6/1). Meski harga ada kenaikan, tapi pasokan sejauh ini aman.

Surabaya, Bhirawa
Kenaikan harga gas elpiji konsumsi rumah tangga 12 kilogram yang dilakukan Pertamina secara diam-diam sejak 2 Januari lalu terus menuai kritik. Kali ini  Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir  adanya potensi penyimpangan  harga elpiji berukuran 12 kilogram dan BBM. Harga kedua komoditas ini dinilai lebih mahal dari harga yang beredar di pasaran.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan mahalnya  harga elpiji non subsidi dan BBM berpotensi menimbulkan penyimpangan Rp 2,479 triliun. “Apakah selisih  kemahalan  ini bagian dari ajang pembagian margin keuntungan?” ucap Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas kepada wartawan, Selasa ( 6/1).
Dari hitung-hitungan ICW, total potensi kemahalan harga per Januari 2015 untuk premium sebesar  Rp 1,44 triliun, solar Rp 909,9 miliar, dan elpiji 12 kilogram Rp 128,8 miliar. Firdaus tak tahu apakah hal itu karena kesengajaan atau ketidakhati-hatian dalam perhitungan.
Firdaus meminta pemerintah transparan dalam menetapkan harga BBM dan elpiji. “Kalau dikondisikan harga keekonomian, tanpa transparansi maka pemerintah memberikan semacam cek kosong atau ruang untuk terjadi penyimpangan. Hal ini, bisa memperluas potensi munculnya mafia migas,” katanya.
ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak premium dan elpiji 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Muhammad Fawait menilai kenaikan harga elpiji dan BBM menjadi bukti pemerintahan Jokowi telah mengambil kebijakan tentang energi yang sangat ceroboh. Sebab tanpa didasari dengan keputusan yang jelas serta perhitungan yang tidak tepat. Buktinya soal  kenaikan BBM subsidi dan selanjutnya  diturunkan kembali, apakah itu tidak termasuk keputusan yang dibuat tanpa dasar perhitungan yang jelas.
“Jujur mana ada efeknya ketika harga BBM diturunkan. Sebaliknya yang terjadi harga sejumlah bahan pokok tetap melambung dan inflasi meningkat. Kini ditambah lagi dengan kenaikan harga elpiji 12 kg, saya khawatir jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah. Terus yang kita tanyakan, bagaimana janji Presiden Jokowi yang akan memakmurkan rakyat,”tegas politisi asal Partai Gerindra ini.
Apalagi, tambahnya sebentar lagi Indonesia akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asen) 2015, di mana semua produk dalam negeri akan bersaing di Asean. Sebaliknya jika masyarakat Indonesia dibebani oleh sejumlah kenaikan, maka pihaknya pesimistis produk Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. ”Ingat banyak produk-produk kita dikerjakan oleh UMKM. Sementara di sisi lain mereka sudah dihajar dengan sejumlah kenaikan mulai BBM, TDL hingga elpiji, sembako dan pelayanan lain sehingga saya pesimistis mereka dapat bersaing,”lanjutnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Lutfi menilai  jika pemerintah sekarang bersikap grusa-grusu dalam mengambil kebijakan. Padahal dalam UU pasal 33 sudah jelas jika air, tanah dan kekayaan alam yang ada di dalam harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sebaliknya yang terjadi, hal itu justru dinikmati oleh segelintir orang atau golongan.
“Ini jelas melanggar UU dan rakyat wajib menuntut itu semua. Apalagi keinginan DPR RI yang akan memanggil Presiden untuk klarifikasi terkait keputusan pemerintah menaikjan BBM (Hak interpelasi) hingga kini tidak digubris. Ini tentunya menjadi dasar kita bagi Komisi VII DPR RI untuk mengkaji kembali keputusan pemerintah menaikan elpiji,”tambahnya.

Elpiji Melon Diburu
Tak lama setelah harga elpiji 12 kilogram naik, banyak konsumen yang memburu elpiji bersubsidi kemasan 3 kilogram.  Mereka sebelumnya mayoritas pengguna elpiji 12 kg.   Meski pasokan aman namun harga di sejumlah tempat di Surabaya juga mengalami kenaikan seiring tingginya permintaan. Jika sebelumnya Rp 16 ribu per tabung, kini menjadi Rp 18-20 ribu per tabung 3 kg.  “Sejak ada kenaikan harga elpiji 12 kg, memang ada permintaan elpiji 3 kg. Dan memang terjadi penurunan permintaan terhadap elpiji 12 kg. Untuk pasokan, sementara ini aman, tidak ada masalah,” kata Wati, penjual elpiji di kawasan Tanjung Perak Surabaya.
Ny Sutikno, warga Jl Bratang mengatakan untuk menyiasati membengkaknya pengeluaran, dia memutuskan beralih ke elpiji 3 kg yang harganya lebih murah. “Beli langsung 4 tabung, kan jadinya sama-sama 12 kg tapi harganya lebih murah. Gak tahu nanti. Biasanya kalau banyak yang nyari, harga naik dan barang juga langka,” katanya seraya menyebut harga elpiji 3 kg di sekitar rumahnya sekarang mencapai Rp 18 ribu, dari sebelumnya Rp 16 ribu.
Tak hanya di Surabaya, di berbagai daerah di Jatim juga ada lonjakan permintaan elpiji 3 kg. Karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata (Disperindagkoppar) Kota Madiun sampai mengawasi penjualan elpiji ukuran tabung 3 kilogram di pasaran sebagai imbas kenaikan harga elpiji ukuran tabung 12 kilogram.
Kepala Disperindagkoppar Kota Madiun Totok Sugiarto mengatakan kenaikan harga elpiji ukuran tabung 12 kilogram dapat berakibat naiknya permintaan elpiji ukuran 3 kilogram. Hal itu karena konsumen mulai berpindah menggunakan elpiji bersubsidi yang lebih murah. “Permintaan elpiji 3 kilogram bisa saja naik. Namun, sejauh ini di Kota Madiun masih wajar. Tidak ada panic buying  yang beramai-ramai membeli elpiji tabung melon,” ujar Totok kepada wartawan.
Menurut dia, memang terjadi kenaikan harga elpiji 3 kilogram, yaitu mulai dari Rp 17.000 hingga Rp18.000 per tabung. Namun, hal itu masih wajar. “Jika di tingkat pangkalan ada yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan permainan harga, dinas akan melaporkan ke Hiswana Migas untuk ditindalanjuti. Saya kira di Kota Madiun dengan jarak jangkau yang tidak terlalu jauh Insya Allah terpantau,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Madiun, Agus Wiyono mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan pendistribusian elpiji 3 kilogram yang disubsidi pemerintah. Hal itu untuk menghindari permainan harga dan mengantisipasi kelangkaan. Menurut Agus, dengan naiknya harga elpiji 12 kilogram hingga 17 persen, membuat agen elpiji 3 kilogram saat ini dalam posisi dilematis. [cty,geh,dar]

Tags: