Petugas menyemprotkan disinfektan di sekolah-sekolah. [wiwit agus pribadi]
Probolinggo, Bhirawa
Rencana pemerintah mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di sekolah mendapat perhatian serius dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kota Probolinggo. IDAI meminta sekolah tidak dibuka hingga Desember 2020 atau menunggu kurva penyebaran Covid-19 menurun.
Alasannya, penerapan pencegahan penularan korona pada anak-anak sulit dilakukan. Seperti ditegaskan anggota IDAI Kota Probolinggo dr. Catur Prangga, Rabu ( 3/6). Menurutnya, IDAI tidak sepakat menganai rencana pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI untuk mengaktifkan lagi lembaga pendidikan pada Juli 2020.
Apalagi, setelah melihat kurva jumlah warga terpapar Covid-19 di daerah terus naik. Termasuk di Jawa Timur. “Kami melihat fakta saat ini. Kurvanya (penderita Covid-19) terus naik. Kami tidak sepakat jika sekolah diaktifkan kembali pada Juli (2020) yang masuk pendaftaran baru. Paling tidak, tunggu sampai Desember 2020 sampai kurvanya mulai menurun. Atau melihat perkembangan, meski tidak Desember, namun kurvanya sudah menurun drastis,” jelasnya.
Sebelum pemerintah memiliki regulasi dan skema yang jelas terkait penerapan new normal di lingkungan pendidikan, pihaknya meminta anak-anak tetap menerapkan pembelajaran jarak jauh. Baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan.
“Mungkin bagi anak yang berada di SMP-SMA masih bisa. Namun, jika SD atau TK/PAUD akan sangat sulit untuk mengaturnya. Saya juga memiliki anak dengan usia 4 dan 10 tahun, jika saat ini ada instruksi untuk masuk, saya tidak akan memperbolehkan anak saya masuk. Biar meski tidak mendapatkan nilai,” ujar Catur.
Catur menegaskan, dari sejumlah pasien balita yang ditangani dan mengarah ke Covid-19, ada sekitar 2-3 pasien. “Memang yang paling berisiko orang tua dengan penyakit bawaan lainnya. Untuk balita dan bayi yang saya tangani baru sekitar 2-3 reaktif Covid. Namun, balita atau anak-anak sangat sulit untuk pengaturan pencegahannya,” lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Moch. Maskur mengatakan, Pemerintah Pusat masih menggodok mengenai penerapan new normal di sektor pendidikan. Pemerintah belum memperbolehkan siswa kembali ke sekolah karena penyebaran Covid-19 masih tinggi. “Pemerintah benar-benar menggodok secara matang untuk penerapan new normal di lingkup sekolah,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah juga tidak ingin menerapkan new normal di sekolah secara grusa-grusu. Penerapannya masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat. Protokol kesehatan di sekolah kondisinya berbeda dengan sektor umum lainnya. Terlebih yang dihadapi anak-anak.
Maskur mengatakan, semua itu dilakukan guna menghindari terjadinya klaster baru di sekolah. Selain akan berdampak buruk pada siswa, pemerintah juga akan mendapatkan sorotan buruk. “Kami sedang mempersiapkan aturannya sesuai protokol kesehatan. Bila SE (surat edaran) waktu dilaksanakan sudah siap,” tambahnya. [wap]
