Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution meninjau kondisi saluran perairan sawah di Dusun Keweden Kembar Mojokerto.
Soal Jaringan Irigasi Tersier
Pemprov, Bhirawa
Masukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terkait pentingnya pemerintah ikut dalam menangani jaringan irigasi tersier mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Rencananya pemerintah pusat akan memasukkan usulan gubernur itu dalam pembahasan ditingkat Menko Perekonomian.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Benny Sampir Wanto menuturkan, persetujuan pembahasan lebih lanjut itu langsung disampaikan Menko Perekonomian, Darmin Nasution sebanyak dua kali. Pertama, saat kunjungan ke ruang monitoring Sungai Brantas di Perum Jasa Tirta, dan kedua saat jumpa pers terkait hasil kunjungan selama tiga hari di Jatim.
“Pembahasan tentunya menyangkut banyak hal. Khususnya sejauh mana pemerintah ikut andil mengelola jaringan irigasi tersier tersebut. Jaringan tersier memiliki peran penting dalam rantai utama produksi pertanian di negeri ini, termasuk Jatim 30 persen penduduknya bergantungn pada pertanian,” kata Benny, dikonfirmasi, Minggu (8/1).
Selama ini, jelas Benny, jaringan irigasi tersier ditangani oleh masyarakat langsung yang tergabung dalam himpunan masyarakat pemakai air. Karena kepentingan pribadi untuk mendapatkan air, maka ada masyarakat yang mengodhos-odhos jaringan tersier tersebut. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah ikut serta dalam pengelolaan jaringan ini.
Sebagai pembanding, lanjutnya, pembagian air di jaringan DAS Brantas diputuskan pleno yang dihadiri 44 institusi setiap tahunnya. Mereka duduk bersama dan berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah dicapai. “Baru ada pleno tambahan ketika ada kegawatan, misalnya kekeringan,” ujarnya.
Ditambahkan, ada rumus baku yang menjadi rujukan bagi stake holder di DAS Brantas, yaitu mengutamakan manusia, baru kemudian pertanian dan industri. Manajemen DAS Brantas yang merupakan jaringan primer juga bukan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, pengelolaannya dilakukan oleh sebuah perusahaan umum, Perum Jasa Tirta, bandingnya dengan Hippa yang ditangani sepenuhnya oleh masyarakat.
Sebelumnya, selama tiga hari Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Terakhir, Menko Perkonomian meninjau sistem irigasi pertanian di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, serta Desa Kweden Anyar, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (7/1).
Darmin Nasution mengakui Jatim sebagai provinsi yang selalu menarik untuk diikuti. Menurutnya, Jatim punya banyak potensi yang bisa dikembangkan serta berbagai inovasi yang menjadi contoh provinsi lain.
“Jatim selalu menarik untuk kita ikuti karena banyak hal yang bisa berkembang disini. Selama tiga hari kunjungan kerja ini, ada banyak hal yang bisa kami jadikan masukan bagi Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan kebijakan. Semua ini akan kami sempurnakan untuk mengambil inisiatif baru. Ya tentunya kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, serta menjamin ketersediaan pangan,” katanya.
Terkait dengan upaya menjamin ketersediaan pangan, Pakde Karwo, saat mengikuti orasi ilmiah di Universitas Brawijaya kamis (5/1) lalu menuturkan bahwa prioritas utama pembangunan pertanian di Jatim adalah memperbaiki infrastruktur pendukung yang sudah ada, bukan membangun yang baru, salah satunya adalah memperbaiki infrastruktur irigasi.
Irigasi yang baik, menurutnya, akan meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan indeks pertanaman di Jatim. “Manajemen pengairan dalam pertanian ini sangat penting. Misalkan Sungai Bengawan Solo dibenahi, tentunya wilayah-wilayah di sekitarnya yang mengalami masalah kekeringan seperti Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Lamongan hingga Gresik akan terkena dampaknya dan hasil pertanian akan meningkat,” katanya. [iib]
