KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Rozi)
KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Rozi)
Rencana Pemerintah Pusat yang akan memberlakukan kebijakan pola hidup normal atau New Normal ditengah mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19), pada 1 Juni 2020 mendatang. Hal ini membuat berbagai elemen masyarakat menanggapi rencana pemerintah tersebut.
Seperti dalam rilisnya, Ketua Umum (Ketum) Ikatan Gus-Gus Indonesia (IGGI) KH Ahmad Fahrur Rozi, Rabu (27/5), bahwa jika dirinya mendukung pernyataan Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas atau biasa dipanggil Gus Yaqut, bahwa pemerintah telah gegabah dalam menerapkan New Normal. Karena kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia belum ada tanda-tanda mereda.
“Belum waktunya pemerintah memberlakukan kebijakan pola hidup normal ditengah mewabahnya Covid-19,” ujarnya.
Dia melanjutkan, jika New Normal diberlakukan, maka IGGI meminta kepada pemerintah agar menyediakan rapid test secara gratis untuk para santri yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren (ponpes). Sebab ketika New Normal diberlakukan, maka secara otomatis para santri akan kembali ke pesantren, karena selama adanya kasus Covid-19 para santri di pulangkan ke daerah asalnya. Sehingga saat mereka kempali ke pesantren, tentunya para santri harus dites kesehatannya.
“Dalam situasi Covid-19 seperti sekarang ini, dirinya juga meminta kepada pemerintah agar tidak hanya menekankan dan memperhatikan satu sektor saja, yakni lebih menekankan pada upaya ketahanan ekonomi, dan memikirkan pendidikan yang selama juga terdampak Covid-19,” jelas Gus Fahrur, yang juga Pengasuh Ponpes An- Nur 1 Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
Menurutnya, ponpes juga merupakan pendidikan tradisional khas Indonesia yang telah berusia ratusan tahun dengan jutaan santri. Karena selama mereka berada dalam pesantren setiap hari harus berkumpul selama 24 jam, yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah ketika diberlakukan New Normal, agar santri bisa memenuhi standart kesehatan. Sehingga dengan adanya standart kesehatan, hal ini untuk kelangsungan pendidikan di ponpes dan kegiatan keagamaan.
Selain pemerintah menyediakan rapid test untuk para santri, dia menegaskan, pemerintah juga harus memberikan masker dalam jumlah besar. Dan untuk menyediaan masker, pemerintah harus melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Sekolah Menengah Kejuruhan (SMK) pesantren jurusan tata busana untuk memproduksi masker, namun dengan biaya subsidi pemerintah.
“Dan juga diperlukan pengadaan hand sanitizer dan sabun cuci tangan di semua tempat keramaian termasuk di pesantren atas subsidi pemerintah dalam rangka pencegahan penularan penyakit covid 19,” pintah Gus Fahrur, yang juga sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. [cyn]
