Ijin Industri Rumah Tangga, Tahun Ini Pemkab Blitar Terapkan Perijinan OSS

Rully Wahyu

Kabupaten Blitar, Bhirawa
Mulai Tahun Ini semua pengurusan Ijin Industri Rumah Tangga di Kabupaten Blitar wajib melalui Online Single Submission (OSS).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Blitar, Rully Wahyu mengatakan, sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP – IRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Namun untuk tahun ini semua perijinan wajib melalui Online Single Submission (OSS).
“Untuk saat ini semua bidang usaha, kecuali bidang pertambangan dan keuangan, pendaftaran usahanya wajib melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk bidang kesehatan. Seperti sertifikasi produk pangan industri rumah tangga (PIRT),” kata Rully Wahyu.
Lanjut Rully, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang norma, standart, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha disektor kesehatan.
“Sejak akhir tahun lalu, sertifikasi ini didelegasikan ke DPM PTSP dan mekanismenya pelaku usaha harus mengurus ijinnya melalui OSS,” jelasnya.
Selain itu dikatakan Rully, jika pengurusannya akan lebih mudal, misal perseorangan cukup menyerahkan KTP dan mengisi pendaftaran dam urun waktu satu jam akan mendapatkan izin usahanya. Kemudian mengurus sertifikasi pangan, dimana proses itu melibatkan Dinas Kesehatan kemudian ada proses penyuluhan terhadap pelaku usaha produk olahan.
“Baru setelah itu pemberian sertifikat dan berita acara hasil pemeriksaan terkait kebersihan tempat olahan. Hasilnya akan disampaikan ke DPM PTSP untuk mengefektifkan izin usahanya,” terangnya.
Tambah Rully, bagi yang sudah mempunyai ijin usaha PIRT tetap berlaku, artinya tidak perlu mengurus lagi melalui OSS. Kecuali ada pengembangan usaha, seperti peningkatan kapasitas, perluasan usaha, dan lain-lain.
“Sehingga pelaku usaha harus melakukan pendaftaran di OSS itu. Dan sejauh ini kami juga belum menerbitkan izin usaha PIRT, hanya saja sudah melakukan penyuluhan di Kecamatan Doko beberapa waktu lalu,” imbuhnya. (htn)

Tags: