Ikut Program BPJS, RSI Jemursari Alami Surplus

rsiSurabaya, Bhirawa
Rumor yang menyatakan Rumah Sakit bangkrut akibat kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata tak terbukti.  Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari  Surabaya membuktikan hal itu. Dari hasil evaluasi pihak internal rumah sakit, RSI Jemursari tidak mengalami kerugian seperserpun akibat menjadi provider BPJS Kesehatan. Bahkan rumah sakit ini justru mengalami surplus
”Kita justru surpulus mengikuti program BPJS Kesehatan, meski pihak rumah sakit tidak menyebutkan besarannya,” ujar Manager Informasi dan Kerjasama RSI Jemursari, Notrisia Rahmayanti.
Menurutnya, sebagian besar rumah sakit yang telah menjadi provider BPJS Kesehatan mengaku mengalami surplus dengan pembiayaan bertarif INA-CBG’s (Pembiyaan dengan sistem paket), baik rumah sakit di Jakarta maupun di daerah seperti di RSI Jemursari Surabaya. Sejak JKN mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, RSI Jemursari sudah langsung menjadi provider BPJS Kesehatan.
‘Isu yang mengatakan bahwa sebagian besar rumah sakit akan merugi dengan tarif INA-CBG’s nyatanya tidak dialami oleh rumah sakit yang berada di bawah naungan Yayasan RSI Surabaya ini, lanjutnya.
Notrisia menyatakan, pentarifan INA-CBGs bisa memberi keuntungan yang adil dan merata bagi pasien, tenaga medis, dan juga rumah sakit. Cara yang dilakukan rumah sakit ini adalah dengan melakukan efisiensi tindakan medis, namun tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.
“Dengan pengelolaan yang benar, rumah sakit kami bisa memperoleh surplus lewat pembiayaan bertarif INA-CBGs, sehingga pasien merasa puas karena terlayani dengan baik, rumah sakit pun mendapatkan keuntungan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, I Made Puja Yasa menyatakan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, sudah ada 43 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan perincian 9 rumah sakit (RS) pemerintah, 25 RS swasta, 7 RS TNI, dan 2 RS Polri.
Selama Januari-Februari 2014, klaim yang diajukan oleh 38 rumah sakit telah terbayar lunas. Sedangkan lima rumah sakit lainnya yang sedang dalam proses verifikasi juga telah dibayarkan uang muka sebesar 50 persen dari total tagihan. Sedangkan untuk Maret 2014, masih dilakukan proses entry rumah sakit.
“BPJS Kesehatan melakukan kewajiban untuk membayarkan klaim ke rumah sakit sesuai peraturan, yaitu maksimal 15 hari setelah klaim diajukan. Biasanya klaim jadi terlambat dibayarkan karena rumah sakitnya sendiri yang belum menyerahkan dokumen klaim. Tapi BPJS Kesehatan juga memiliki kebijakan tentang pembayaran uang muka sebesar 50 dari pengajuan klaim, walaupun belum diverifikasi,” terang Made. [dna]

Tags: