Wawali Batu Punjul Santoso saat menerima penghargaan LAKIP (supriyanto/bhirawa)
Kota Batu, Bhirawa
Kenaikan harga BBM dan menguatnya nilai tukar Dollar atas Rupiah memaksa Pemkot Batu mengevaluasi sejumlah proyeknya. Hal ini menyebabkan serapan anggaran hingga awal Mei hanya terealisasi 8,44 persen saja.
Kenaikan BBM dan dolar atas Rupiah tersebut mempengaruhi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah terlanjur ditetapkan. Akibatnya ada sejumlah proyek yang perencanaannya dikaji ulang dan bahkan gagal lelang.
“Ada memang yang terpaksa harus dikaji ulang dan gagal lelang, tetapi ada juga yang sudah selesai proses lelangnya,” tutur Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, kepada bhirawa Minggu (10/5).
Oleh karena itu, sesuai pesan Walikota Batu, agar SKPD teknis membuat laporan secara rinci proyek-proyek mana yang masih bisa dikerjakan dan proyek mana yang hingga Nopember tidak bisa dikerjakan.
“Laporan ini paling lambat harus sampai ke meja Pak Wali, Jum’at depan (15/5). Sebab proyek yang dinilai tidak bisa dikerjakan akan kita masukkan ke PAK,” tegas Punjul.
Sejumlah proyek yang terpaksa perencanaannya dikaji ulang yaitu proyek GOR senilai Rp 20 miliar karena selain faktor HPS, juga kapasitas gedungnya dinilai kurang. Sedangkan proyek yang dipastikan akan dicoret yaitu renovasi Alun-alun Kota Batu, karena dinilai sudah terlambat.
Punjul juga membantah data Malang Corruption Watch (MCW) yang menyebut serapan anggaran Kota Batu hanya kurang dari 2 persen saja. Dikatakan, serapan anggaran Kota Batu memang rendah, tetapi tidak serendah yang dipublis MCW.
Berdasarkan laporan Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang), realisasi anggaran Kota Batu sudah mencapai 8,44 persen.
“Realisasi kita memang rendah. Dari target 47 persen, realisasinya per 7 Mei baru 8,44 persen,” tegasnya.
Punjul kemudian menjelaskan bahwa dari pagu anggaran pengadaan barang jasa sebesar Rp533,141 Miliar dari total APBD Kota Batu Rp917 Miliar. Direncanakan serapan anggaran pada semester I ini sebesar Rp250,576 miliar, namun realisasinya hingga saat ini hanya Rp44,993 Miliar.
SKPD yang tertinggi serapan anggarannya yaitu kelurahan Temas yaitu 45 persen dan terendah Dinas Perumahan hanya 1,99 persen
“Serapan anggaran ini di luar gaji. Sebab kalau gaji kan sifatnya rutin,” terang Punjul.
Ditegaskan, dinas-dinas teknis sudah melakukan lelang, tetapi ada yang masih dikaji ulang dan perencanaan ulang, dan juga yang gagal lelang.
“Jangan sampai Silpa tahun 2015 lebih besar dari tahun lalu yang mencapai Rp185 miliar. Maka program yang nggak jalan akan didistribusi untuk kegiatan lainnya dalam PAK, termasuk untuk pembelian obat-obatan,” tandas Punjul. [sup]
