Ibnu Soeyoethi
Bojonegoro, Bhirawa
Alokasi dana desa (ADD) tahun ini dipastikan terpotong akibat imbas lebih bayar dana bagi hasil migas (DBH Migas). Meskipun pemotongan belum dilakukan pada pencairan tahap pertama ini, Pemkab telah mengakulasi bahwa realisasi ADD akhir tahun lebih rendah daripada pagu yang ditetapkan, Rp179,1 miliar.
“Artinya pada penyaluran ketiga sebesar 25 persen, November nanti realisasi penyaluran ADD nya sudah dikurang sejumlah itu,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi, kemarin Selasa (9/5).
Hal itu sesuai pedoman surat edaran dirjen perimbangan keuangan RI bahwa potongan sebesar Rp 6,3 miliar diperhitungkan pada akhir tahun.
Ibnu menegaskan, bahwa pemotongan ADD perlu dilakukan untuk mengurangi beban kekurangan pos anggaran lain pemkab yang bersumber dari DBH migas. Jika tidak dilakukan pengondisian, pemkab khawatir kewajiban pengembalian lebih bayar DBH migas terganggu. ” Kalau tidak dilakukan nanti pos anggaran bersumber dari DBH migas yang banyak kegiatan dikhawatirkan terganggu,” tandasnya.
Sementara itu, pencairan ADD tahap pertama tak mengalami kendala. Dikatakan lebih lanjut bahwa formasi pencairannya selama setahun dilakukan bertahap. Diantaranya, tahap pertama 50 persen, tahap kedua 25 persen dan tahap ketiga 25 persen.
“Pencairan ADD akan dilakukan tiga kali yakni tahap pertama 50 persen, tahap kedua 25 persen dan tahap ketiga 25 persen,” jelasnya.
Jumlah realisasi ADD tahap pertama yang disalurkan saat ini Rp 89,5 miliar dan menyeluruh pada 419 desa se Kabupaten Bojonegoro. Dengan kata lain, realisasi berjalan baru 49,9 persen dari pagu ADD satu tahun. Sehingga sisa anggaran untuk pencairan dan penyaluran tahap dua dan tiga masih Rp 89,5 miliar.
“Untuk target pelaksanaan pencairan dan penyaluran ADD tahap dua belum dapat dipastikan karena dinamika transfer dana DBH migas dari pusat yang berpotensi berubah,” pungkasnya. [bas]
