Imbau Bupati Gresik Jelaskan Pokir Dewan Tak Cair

Gresik, Bhirawa
Kebijakan kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto terus dikritisi dewan. Setelah mutasi dikritisi F-PKB. Kini giliran F-PDIP berkirim surat pada pimpinan. Terkait dengan klarifikasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD 2016 yang tidak terealisasi.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik, Mujid Ridwan mengatakan, pihaknya sangat kecewa dengan kebijakan bupati. Dengan masih banyak kegiatan yang pro rakyat tidak cair, awalnya muncul di Pokir dewan. Padahal sudah disepakati bersama, namun realisasinya masih nol. Dengan masih banyak alasan, sedang masyarakat penerima sedang menunggu dan berharap.
Surat F-PDIP Nomor 066/FPDIP/DPRD/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017, perihal surat klarifikasi Pokir DPRD 2016. Isinya mempertanyakan tentang bantuan hibah kelompok UKM, Peternakan dan Perikanan yang belum dicairkan. Padahal persyaratan administrasi penerima hibah sudah dilaksanakan oleh kelompok, baik verifikasi, tanda tangan NPHD maupun kwitansi pencairan sudah ditandatangani ketua kelompok masing-masing.
Atas persoalan ini, eksekutif harus menjelaskan kepada lembaga-lembaga yang sudah melakukan proses pencairan hibah secepatnya. Pada masing-masing lembaga kenapa bantuan hibah itu, sampai akhir Anggaran 2016 tidak bisa dicairkan.
Dalam surat itu, meminta tetap mengusulkan agar kelompok-kelompok yang tidak bisa di cairkan di tahun anggaran 2016. Bisa tetap diusulkan kembali untuk dicairkan melalui perubahan APBD tahun anggaran 2017, yang anggarannya sekitar Rp6 miliar.
”Kami minta untuk mempercepat pembahasan, sehingga dalam PAK bisa masuk. Sebab dewan sudah ditanya masyarakat kapan bisa cair, ada masyarakat yang ekstrim tanya. Bisa cair apa tidak, dan jangan bohonggi rakyat. Sebab seluruh persyaratan hingga notaris dan survei sudah dilakukan, namun hingga sekarang malah hilang kabar percairanya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Faqih Usman menambahkan, alasan tidak bisa cair sebab Pemkab devisit sehingga tidak bisa cair itu secara umum. Namun kenyatanya bantuan musholah bisa cair di akhir tahun, anehnya UKM malah tidak jelas. Padahal untuk meningkatkan ekonomi rakyat, kalau saya lihat dikarenakan tak beraninya bupati dalam memahami persoalan dan terkesan menghabat. Padahal dalam visi misi bupati diatanranya adalah menguranggi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
”Kami tidak paham kenapa kesepakatan bersama bisa tidak jalan, hingga sekarang F-PAN belum menentukan sikap. Masih menunggu dari partai, setelah itu akan menentukan sikap dan juga akan bersurat pada pimpinan,” tandasnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihudin SH mengatakan, surat dari FPDIP sudah didelegasikan pimpinan pada Komisi B, untuk segera dibahas dengan memanggil yang terkait. Mengenahi hasilnya ditunggu saja, kalau nanti hasilnya tidak puas bisa melangkah ke aturan tahap berikutnya. Bisa juga langsung memanggil bupati, jadi tergantung hasilnya nanti. [kim]