Tim rukyat di kabupaten melihat lihat untuk menentukan awal puasa. Kementerian Agama menggelar sidang isbat, Jumat (27/6) malam nanti di Jakarta untuk menentukan awal puasa Ramadan 1435 H. Semua pihak diminta saling toleransi dan menghargai jika ada perbedaan keputusan dalam sidang isbat.
Jakarta, Bhirawa
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau umat Islam menaati putusan sidang isbat dalam menentukan awal Ramadhan 1435 Hijriyah yang akan diselenggarakan Jumat (27/6) malam nanti.
“Saat ini kami belum bisa menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadan tetapi kami mengharapkan hasilnya berlaku dan diikuti seluruh umat Islam di Indonesia,” kata Ketua Lajnah Falakiyah PBNU KH Ahmad Ghazalie Masroeri di Jakarta, Kamis (26/6).
Ahmad Ghazalie mengatakan, Jumat ini PBNU juga akan menyelenggarakan rukyatul hilal (melihat bulan baru/hilal) di seluruh Indonesia dan hasilnya akan dilaporkan pada Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1435 Hijriyah yang diselenggarakan Kementerian Agama.
“Kalau putusan sidang isbat tersebut sesuai dengan pedoman NU maka kami mendukung, tapi jika tidak sesuai dengan ketentuan, kami akan lakukan koreksi,” katanya.
Ahmad Ghazalie mengatakan pihaknya berupaya agar umat Islam di Indonesia bisa menjalani puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dengan kompak dan tidak terjebak perbedaan penentuan hari. “Kami sedang mengajukan titik temu pemikiran ke arah kesatuan,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan kendati NU menggunakan metode rukyat namun metode hisab juga digunakan untuk memandu pelaksanaan rukyat supaya lebih efektif dan berkualitas.
“Menggunakan Iptek dianjurkan oleh Islam, tetapi secerdas apapun akal manusia tetap ada keterbatasan sehingga Iptek digunakan sebagai instrumen untuk memahamai teks Al Quran, bukan untuk menggantikannya,” katanya.
Sementara itu utusan Pengurusan Pusat Muhammadiyah siap menghadiri Sidang Isbat yang digelar di Gedung Kementerian Agama Jakarta Jumat malam nanti.
“Kita akan kirim utusan, sebab undangannya baru sampai hari ini (kemarin). Namun kita minta Kementerian Agama untuk membalas surat kita dulu, sebab dalam surat itu berisi beberapa poin yang diinginkan Muhammadiyah terkait sidang isbat,” kata Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta.
Mu’ti mengatakan, surat yang dikirimkan PP Muhammadiyah itu di antaranya meminta Kementerian Agama hanya mengundang ormas Islam yang mempunyai sistem penanggalan tersendiri dalam menetapkan awal Ramadan. Selanjutnya, diskusi dalam Sidang Isbat hendaknya dilakukan secara tertutup tanpa adanya publikasi secara langsung oleh media, khususnya televisi.
Selain itu, dalam pengumuman hasil sidang isbat, Kementerian Agama hendaknya menyampaikan hasil pandangan dari beberapa ormas disertai alasannya, kemudian mengambil keputusan untuk ditetapkan. “Kita harapkan ada surat balasan dari Kementerian Agama terkait poin yang kita sampaikan mengenai Sidang Isbat, dan sekarang masih ada waktu sehingga nantinya kita bisa kirim utusan untuk menghadiri sidang tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan 1 Ramadan 1435 H jatuh pada Sabtu ( 28/6) melalui hisab. Ijtima (kesepakatan) untuk menetapkan 1 Ramadhan 1435H, kata dia, diputuskan pada Jumat pukul 15.10. Saat matahari terbenam, hilal (bulan baru yang menjadi tanda pergantian awal hari) sudah terwujud dengan ketinggian 31 menit dan 17 detik.
Terpisah, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan hasil sidang isbat yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat tetap akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui siaran langsung televisi.
“Hasil atau kesimpulannya seperti apa, lalu keputusannya bagaimana, itu yang ditunggu masyarakat, tapi proses sidang isbatnya tidak karena terlalu teknis,” ujarnya.
Jika nanti setelah sidang isbat masih terjadi perbedaan awal Ramadan, Menag berharap umat Islam untuk saling menghargai dan menghormati segala perbedaan. Misalnya, menurut sidang Isbat, awal Ramadan baru berlangsung Minggu (29/6/), sementara Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa jatuh pada Sabtu (28/6).
Ia mengingatkan, bahwa perbedaan penerapan Ramadan merupakan persoalan klasik karena adanya perbedaan metode yang digunakan yakni metode hisab dan rukyat. Pemerintah sendiri, kata Menag, tetap wajib untuk menetapkan awal Ramadan sebagai bentuk tanggung jawab negara.
Dari Sumenep dilaporkan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep melibatkan organisasi kemasyarakatan yakni NU, Muhammadiyah dan Persis serta BMKG, Pengadilan Agama, Kesmas Pemkab Sumenep dalam menentukan awal bulan puasa.
Kasi Penyelenggara Kemenag Sumenep, Zaini mengatakan, penentuan awal bulan puasa 1435 H, selain dari tim internal, Kemenag Sumenep juga melibatkan berbagai unsur termasuk ormas NU, Muhammadiyah dan Persis.
“Besok (hari ini, red) akan melakukan rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan puasa. Nanti, tim bersama-sama melakukan rukyatul hilal,” kata Zaini.
Menurutnya, lokasi yang dipilih untuk melakukan rukyatul hilal itu di Kecamatan Ambunten. Tempat tersebut sudah menjadi lokasi setiap tahun. Tempat tersebut sangat strategis, karena lokasinya masuk ke arah laut. [ira.sul]
