Implementasi Pajak Digital

Potensi pajak digital untuk pendapatan negara sebenarnya cukup besar. Apalagi semakin banyak bisnis berbasis offline bergeser menggunakan platform online. Walau demikian, kita juga patut memperhatikan kesiapan kerangka regulasi dan teknis dalam implementasinya. Logis adanya, jika pemerintah pun perlu melakukan beberapa hal untuk memperkuat payung hukum implementasi pajak digital. Salah satunya dengan mengamandemen UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Urgensi mengamandemen beleid, karena UU terkait tidak melihat badan usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pemungutan pajak di Indonesia. Hal tersebut akan menjadi masalah dalam kasus-kasus kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Terlebih ekonomi digital terus bergerak dinamis dan hal ini perlu direspon oleh regulasi yang responsif dan mampu menjawab permasalahan yang muncul.

Melihat realitas yang demikian maka perlu adanya pembagian wewenang antar institusi yang jelas terkait implementasi pajak digital. Pasalnya, selama ini umumnya kebijakan perpajakan Indonesia tetap menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pajak konvensional yang justru sulit diterapkan dalam ranah ekonomi digital. Misalnya UU Nomor 2 Tahun 2000 yang menyatakan penalti untuk pemungut PPN yang tidak patuh termasuk pemutusan akses operasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

PPN sebagai pajak yang dikenakan atas penambahan nilai suatu barang yang melalui proses distribusi dan produksi atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 dan turunannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 yang menetapkan besaran 10% untuk dikumpulkan dan disetorkan oleh perusahaan dengan sistem elektronik dengan kriteria tertentu. Oleh sebab itu, kewajiban PPN juga membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik sehingga proses memungut, melaporkan, dan membayar PPN dapat berjalan lancar serta kepastian hukum untuk subjek pajak dan pemungut PPN terakumululasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu perlu adanya dialog antara pemerintah dan swasta atau Public-Private Dialogue (PPD) dengan melibatkan pewakilan pemangku kepentingan secara luas.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: