Sekkab Lamongan,Yuhronur Efendi
Lamongan, Bhirawa
Sekkab Lamongan,Yuhronur Efendi mewanti-wanti agar implementasi Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) di Lamongan dilaksanakan secara bijak. Itu disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik Hasil PPG di Kabupaten Lamongan di Ruang Bina Praja Pemkab Lamongan, Senin (21/12).
Disebutkan Yuhronur, upaya penataan dan pemerataan guru tersebut dilakukan karena memang fakta di lapangan terjadi kekurangan guru PNS yang sangat besar, terutama untuk guru SD. Namun dia mewanti-wanti agar implementasinya dilaksanakan secara bijak. “Saya minta diperhatikan semua aspek. Baik itu aspek sosial maupun psikologis. Karena meski ini program bagus dan bertujuan baik, demi pemerataan dan majunya pendidikan di Lamongan, perlu dikaji secara bijak,” pesan dia.
Terkait kekurangan jumlah guru PNS SD di Lamongan itu disampaikan lebih rinci oleh Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Bambang Kustiono. Berdasarkan data bulan Juli 2015 yang sudah diolah dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simdiknas), Lamongan kekurangan 1.150 guru kelas PNS SD. “Kekurangan guru di tingkat SD ini terjadi secara nasional. Sehingga keluarlah SKB lima menteri untuk melakukan penataan dan pemerataan guru, “ungkap Bambang.
Di Lamongan, jelas Bambang, jumlah rombongan belajar SD di Lamongan sebanyak 3.785, sedangkan jumlah guru kelas PND SD yang ada sebanyak 2.635 orang sehingga kekurangan 1.150 Guru Kelas PNS SD. Kekurangan itu selama ini ditutupi dengan mengangkat sebanyak 2.176 guru tidak tetap (GTT). “Namun tidak semua SD mampu mengangkat GTT,” ungkap Bambang. [yit]
