Implementasi Perubahan Terlaksana Hampir 50 Persen

Sekdaprov Jatim, Dr Akhmad Sukardi bersama Kepala LAN Dr Adi Suryanto, MSi dan Kepala Badiklat Jatim Dr H. Akmal Boedianto, SH, MSi saat menyematkan tanda peserta sebagai tanda dimulainya Diklatpim II.

Sekdaprov Jatim, Dr Akhmad Sukardi bersama Kepala LAN Dr Adi Suryanto, MSi dan Kepala Badiklat Jatim Dr H. Akmal Boedianto, SH, MSi saat menyematkan tanda peserta sebagai tanda dimulainya Diklatpim II.

(Pembukaan Diklatpim II XLI)
Surabaya, Bhirawa
Kewajiban peserta Diklatpim II untuk membuat proyek perubahan di lingkungan kerja, mulai membawa dampak positif pada kinerja PNS untuk memberikan pelayanan ke masyarakat.
Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr Adi Suryanto, MSi, seluruh peserta Diklatpim harus mampu membuat inovasi proyek perubahan di lingkungan kerjanya agar lebih baik.
“Tidak hanya berupa teori saja, namun harus dipraktekkan. Dari pengamatan saya hampir 50 persen program perubahan yang dibuat oleh peserta Diklatpim II sudah diterapkan di instansi masing-masing hingga sekaran,” kata Adi Suryanto, Selasa (17/5) usai membuka Diklatpim II angkatan XLI di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim Jalan Balongsari Tama, Surabaya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk menerapkan proyek perubahan yang digagas oleh peserta usai lulus dari Diklatpim II, merupakan kebijakan dari instansi. “Diterapkan atau tidak itu kita serahkan ke instansi tempat peserta bekerja,” kata Adi.
Ditemui ditempat yang sama, Sekdaprov Jatim, Dr Akhmad Sukardi, MM berharap peserta harus memiliki kreativitas untuk membuat proyek perubahan ke arah yang lebih baik.
Tak hanya itu, mereka dituntut mampu memberikan arah dan target yang jelas dalam mengatasi berbagai tuntutan yang tentunya sesuai dengan kerangka kebijakan pembangunan yang telah digariskan.
“Kalau di instansinya sudah bagus, maka harus berupaya untuk membuat program lebih bagus lagi. Disinilah kreativitas peserta diuji,” katanya dihadapan 30 peserta Diklatpim II.
Menurutnya, selain kemampuan memimpin dan menyelesaikan permasalahan internal yang ada di dalam organisasinya, seorang Pejabat Eselon II juga harus memiliki kemampuan membangun relasi dengan sektor swasta atau dunia usaha, serta relasi dengan masyarakat, sesuai pola hubungan yang ideal dalam konsep good governance.  “Mengingat kedudukan yang strategis ini, maka bisa dikatakan jabatan Eselon II sebagai agen perubahan, yang selanjutnya akan diikuti oleh pimpinan level dibawahnya serta seluruh staf”, ungkapnya.
Ia menambahkan, memasuki masa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  saat ini, pemerintah dituntut berperan aktif dalam melakukan stimulasi, menciptakan inovasi, memfasilitasi dan memproteksi ekonomi rakyat kecil  agar terus bertahan di tengah persaingan global.  “Pemprov Jatim sendiri memiliki konsep jatimnomics yang terdiri dari tiga aspek yakni aspek produksi dari segmen umkm dan segmen besar, aspek pembiayaan yang kompetitif, dan aspek pemasaran”, tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badiklat Jatim, Dr H. Akmal Boedianto, SH, MSi, menyampaikan Diklatpim II Angkatan XLI ini diikuti oleh 60 peserta dengan rincian 24 orang berasal dari kab/kota di Provinsi Jatim, serta 36 orang berasal dari luar Prov. Jatim.
“Diklat ini dilaksanakan selama 92 hari kerja mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 09 September 2016, meliputi 27 hari kerja untuk pembelajaran klasikal (in class), dan 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal (out class),” terang mantan Kepala BKD Jatim itu. [wwn]

Tags: