Incumben Sidoarjo Imbau PNS Netral di Pilkada

Sidoarjo, Bhirawa
Dengan majunya kembali Bupati Saiful Ilah sebagai Calon Bupati 2015 dan Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sucipto yang juga menjadi calon bupati 2015. Maka Bupati Saiful Ilah meminta kepada PNS di Kab Sidoarjo untuk netral. PNS diminta tak memihak selama pemerintahan Saiful Ilah – Hadi Sucipto (SUCI) masih berlangsung sampai akhir tahun 2015 ini.
”Mendukung saya atau Pak Tjip silahkan, tapi jangan berpihak. Sisa waktu pemerintahan SUCI 2010-2015 ini,  harus diakhiri dengan baik tanpa ada perselisihan,” katanya.
Bila itu bisa dilakukan, maka Saiful Ilah memastikan persaingan keduanya untuk maju sebagi Cabup 2015 itu tak akan mengganggu jalannya kinerja pemerintahan di Kab  Sidoarjo yang kini masih berjalan. ”Kami akan sama-sama bersaing secara sehat,” kata Saiful Ilah yang dalam Pilbup 2015 ini diusung PKB.
Kepala Bakesbangpol Kab Sidoarjo, Yusuf Isnayanto Ssos mengatakan, kalau PNS harus netral, itu sudah ada aturannya dari Menpan. Sebentar lagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo juga akan meluncurkan surat tentang netralitas PNS  dalam Pilbup itu. Konsepnya  kini sudah dinaikkan, mungkin akan ditanda tangani Sekda atau Bupati.
Menurut Yusuf, bila sampai ada PNS Sidoarjo tidak netral, maka jelas akan melanggar aturan Menpan. Sehingga tentu saja ada sanksi yang akan diterimanya, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. ”Saya harapkan PNS di Kab Sidoarjo bisa netral, dalam menyikapi kabar-kabar terakhir, misalnya Bupati dan Wabup tetap jadi maju jadi satu atau masing-masing mencalonkan, PNS Sidoarjo harus tetap netral,” ujarnya.
Contoh netralitas PNS itu, kata Yusuf, seperti tak berpihak pada salah satu calon, tak ikut kampanye salah satu calon, tapi pada saat nyoblos ya PNS harus tetap nyoblos, apa yang dicoblos itu sesuai dengan kata hati masing-masing PNS. ”PNS netral tapi tetap nyoblos jangan sampai Golput, jangan sampai Golput,” katanya.
Apakah selama ini, ada PNS yang akhirnya diproses karena tidak netral?  Menurut Yusuf,  dulu pernah ada, tapi itu sudah lama sekali. Mungkin karena kurang tahu saja. Sebab dulu masalah netralitas PNS tak gencar disampaikan seperti saat ini.
Disampaikan Yusuf, kalau sampai PNS Sidoarjo Golput dala Pilbup, maka tentu saja akan bisa berdampak jelek, yakni  jelas akan mengurangi perolehan suara. Sehingga PNS harus bisa jadi contoh yang baik  bagi pemilih lainnya. Kalau yang memilih dalam Pilbup nanti bisa lebih dari 80%, maka tentu saja pimpinan yang terpilih akan punya legitimit. Dari data terakhir saat Pilpres 2014 kemarin, jumlah golput di Kab Sidoarjo hanya sebanyak 28% saja. Ini mengindikasikan kalau jumlah pemilih di Kab Sidoarjo masih tetap tinggi. [ali]