Indisipliner, CPNS Sidoarjo Disarankan Keluar dari PNS

5-Foto Benta-1Sidoarjo, Bhirawa
Menjadi PNS harus mau diatur, karena PNS terikat dengan aturan. Maka itu bila tak mau jadi PNS, sebanyak 92 CPNS Sidoarjo tahun 2014 kemarin yang sudah lolos seleksi dan sudah menjalani pemberkasan, dan kini juga tinggal menunggu usulan NIP (Nomor Induk Pegawai ) dari BKN Regional 2 Jatim, dipersilahkan saja untuk mundur.
”Kalau tak mau diatur silakan keluar jadi PNS saja, sebab masih banyak yang menunggu untuk jadi PNS,” tegas Kabid Pembinaan dan Pengembangan badan Kepegawaian daerah (BKD ) Sidoarjo, Happy Setyaningtias SH, Rabu (21/1) kemarin, saat memberikan pembekalan pada CPNS 2014 dan honorer K2 sebanyak 99 orang, di Balai Diklat Sidoarjo.
Menurut Happy, peminat yang ingin jadi CPNS Sidoarjo tahun 2014 lalu sangat banyak. Menurut data, dari 92 quota formasi yang dibutuhkan, yang mendaftar mencapai angka sampai 4 ribuan. ”Itu berarti yang berminat sangat banyak,” katanya.
Kepada para CPNS itu, Happy menjelaskan, menjadi PNS harus tahu kewajibannya. PNS melanggar bisa jadi karena mereka tak tahu aturan kewajiban jadi PNS. Dari beberapa kewajiban yang sering dilanggar PNS diantaranya, mereka tak masuk kerja, tak bisa menjaga martabat negara, menjaga martabat PNS, memberi dukungan pada Parpol saat Pilkada,  menjadi tim sukses (TS). ”Hal itu bisa dilaporkan, karena termasuk dalam katagori pelanggaran berat,” kata Happy menegaskan.
PNS juga tak boleh melakukan 15 larangan. Menurut Happy, biasanya yang sering dilanggar diantaranya adalah, menyalahgunakan  wewenang, menjadi perantara karena merasa dekat dengan kekuasaan. Pada kasus ini tiga orang PNS telah diberhentikan. Ada PNS di salah satu SKPD, Kepala Sekolah dan guru. Selanjutnya, PNS juga dilarang untuk korpusi, gratifikasi dan bertindak sewenang-wenang.
Disampaikan Happy, pembekalan CPNS dan kepada honorer K2 ini sangat penting, supaya mereka tahu aturan dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu, juga tak kalah pentingnya PP Nomor 10 tahun 1983 yang diperbarui dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian PNS.
” Bila ini diketahui, maka harapannya agar bisa menekan angka perceraian PNS di Sidoarjo. Karena menurut datanya, pada tahun 2013 ada sebanyak 38 PNS yang cerai dan tahun 2014 kemarin meningkat menjadi 44 PNS,” paparnya.
Disampaikan Happy, PNS adalah abdi negara sehingga harus menjadi pelayan bagi masyarakat dan bukannya minta dilayani. Maka PNS  harus bisa memberikan contoh tauladan yang baik kepada masyarakat. [ali]

Keterangan Foto : CPNS dan honorer K2 di Kab Sidoarjo diberikan pembekalan oleh BKD Sidoarjo, agar tak banyak melakukan pelanggaran terhadap disiplin PNS.

Tags: