Anggota Komisi X DPR RI H Ali Ahmad. (cahyono/Bhirawa)
Bangsa Indonesia saat ini telah mengalami resesi, karena kondisi ekonomi selama tahun 2020 ini, secara kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Sebab pada Kuartal II, ekonomi di Indonesia minus 5,32 persen, dan di Kuartal III telah mengalami penurunan yakni munus 3,49 persen. Sehingga dengan resesui tersebut, maka Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk fokus belanja program.
Demikian yang disampaikan, Anggota Komisi X DPR RI H Ali Ahmad, yang kini juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupatenn Malang, Senin (9/11), usai menghadiri Gebyar Inklusi Keuangan Tahun 2020, di salah satu hotel di wilayah Kota Malang. Untuk itu, dia menjelaskan, agar tidak terjadi resesi terlalu lama, maka semua pihak harus memberikan solusi, termasuk juga Anggota Komisi X.
Sehingga, kata dia, diharapkan pada Kuartal IV nanti ada solusi untuk mengurangi minus. Dan dirinya juga berharap agar di akhir tahun ini tidak terjadi minus atau nol persen. Sehingga di Kuartal I tahun 2021 mendatang ekonomi di Indonesia sudah kembali dan tidak lagi mengalami krisis. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar fokus pada bidang keuangan dan perbankan, dan pemerintah juga belanja program.
“Dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah belanja program untuk mengurangi resesi, diantaranya mencairkan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) pada bulan November 2020 ini,” jelas Ali.
Sedangkan progran JPS tersebut, lanjut dia, sudah dibagikan kepada masyarakat melalui progran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta per orang, dan juga melalui Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos). Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudan mengeluarkan bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk masyarakat yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
“Bantuan yang diberikan pemerintah itu, dengan harapan bisa dimanfaatkan untuk memulihkan perekonomian di daerah. Sehingga bantuan itu sebagai salah satu untuk mengurangi resesi ekonomi di Indonesia,” papar dia.
Dikesempatan itu, Ali juga menjelaskan, selain pemerintah pusat kita desak untuk belanja program, hal ini pemerintah daerah pun juga punya tanggungjawab untuk mengangkat konstraksi ekonomi pada Kuartal IV 2020. Dan caranya adalah memanfaatkan program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020 untuk program padat karya.
Sedangkan padat karya sendiri merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia, yang tidak menggunakan dengan tenaga mesin.
“Hal ini bertujuan agar ada upah kerja yang diterima masyarakat, sehingga supaya mampu menguatkan perekonomian di daerah. Dan kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah agar di akhir tahun ini, program-programnya di khususkan pada padat karya,” pungkas dia.(cyn)
