Oleh :
M. Syaprin Zahidi, MA
Dosen Pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
Fokus publik dalam beberapa pekan ini tentang kebijakan reshuffle kabinet Presiden Jokowi tampaknya mengaburkan kesuksesan yang baru saja diraih oleh pemerintahan Jokowi yaitu keberhasilan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota MSG (Melanesian Spearhead Group)/ Komunitas negara Melanesia. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai sebuah kesuksesan? Karena menurut penulis diterimanya Indonesia sebagai anggota MSG menunjukkan bargaining position Indonesia yang tinggi dalam rangka menjaga stabilitas dalam negeri.
Stabilitas dalam negeri yang penulis maksud adalah menutup ruang gerak dari gerakan-gerakan separatis yang masih eksis di Indonesia. Karena memang harus diakui gerakan-gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan RMS (Republik Maluku Selatan) secara eksplisit gerakannya memang mendapatkan dukungan internasional dari negara-negara Melanesia karena tidak bisa dipungkiri ada kesamaan ras antara masyarakat di Papua, NTT dan juga Maluku dengan masyarakat di negara-negara Melanesia.
Dukungan tersebut secara jelas bisa dilihat pada 4 Maret 2014 ketika Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil pada sidang Tingkat Tinggi HAM PBB yang ke-25 menyampaikan pidato yang mendesak masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan rakyat Papua. Karena dalam pandangan Perdana Menteri tersebut hampir selama 50 tahun masyarakat Papua ditindas oleh Pemerintah Indonesia bahkan Pepera (Pemungutan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang mayoritas memilih bergabung dengan Indonesia disebutkan olehnya sebagai bentuk intrik dari Jakarta yang penuh manipulasi.
Kondisi tersebut diatas menyebabkan pemerintah Indonesia akhirnya mengambil kebijakan bergabung dengan MSG dimana Vanuatu juga menjadi anggotanya. Indonesia diterima menjadi anggota dari organisasi ini pada 2 juli 2015 dimana anggota dari organisasi ini terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kaledonia Baru. Yang menarik di MSG ini adalah adanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai peninjau. ULMWP sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Papua. Jadi, bergabungnya Indonesia ke MSG tentunya bisa menghambat pergerakan dari organisasi ini.
Sebagaimana dijabarkan oleh Juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir bahwa diterimanya Indonesia sebagai anggota MSG memberikan sinyal positif pada terjadinya stabilitas politik di Papua dan tentunya untuk menghambat wacana dukungan bagi kemerdekaan Papua dikalangan negara-negara Melanesia. lalu disisi lain Nasir menyatakan bahwa Indonesia berkepentingan bergabung dengan MSG karena ada 11 Juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal dari ras Melanesia seperti di Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT.
Hal lain yang menguntungkan Indonesia bergabung dengan organisasi ini adalah statuta dari MSG yang menyatakan organisasi ini tidak akan turut campur dengan masalah internal anggotanya menunjukkan posisi dari MSG yang menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua. Bergabungnya Indonesia dengan MSG ini juga tentunya akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi karena akan ada pasar baru bagi produk-produk Indonesia di negara-negara MSG yang dalam sejarahnya masih banyak tergantung pada negara-negara seperti Perancis, Australia atau Inggris untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Jadi bisa dikatakan Indonesia mendapatkan keuntungan ganda bergabung dengan MSG disatu sisi stabilitas politik dalam negeri bisa terjamin disisi lain pasar untuk produk dalam negeri juga terbuka.
Kembali kepada topik stabilitas dalam negeri. Indonesia memang sudah sangat lama menghadapi masalah dengan organisasi-organisasi separatis di Propinsi bagian Timur Indonesia yang ingin memisahkan diri. Kita tentu ingat bagaimana sewaktu Presiden SBY membatalkan niatnya untuk berkunjung ke Belanda karena pada waktu itu ada demo besar-besaran yang digerakkan oleh RMS untuk membawa Presiden Indonesia ke ICJ (International Court of Justice) yang kebetulan memang ada di Belanda dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Walaupun sebenarnya itu tidak menjadi faktor utama penyebab batalnya kunjungan tersebut namun bisa dikatakan demo yang digerakkan oleh RMS waktu itu cukup berpengaruh sehingga Presiden SBY membatalkan lawatannya.
Tentunya sebagai negara kesatuan pemerintah Indonesia tetap harus mempertahankan kesatuan dari propinsi-propinsinya dan jangan sampai terjadi disintegrasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi tersebut diatas memang sukses untuk mempertahankan kesatuan propinsi kita secara eksternal dari adanya infiltrasi asing yang mengancam kesatuan bangsa. Namun, disisi lain kebijakan pemerintah Jokowi menurut penulis jangan hanya fokus ke luar tapi juga kedalam. Jadi kebijakan internal juga harus memiliki porsi yang sama dengan kebijakan eksternal.
Jika secara eksternal pemerintah Indonesia sukses bergabung dengan MSG maka secara internal kebijakan yang paling penting dan bisa dilakukan adalah dengan memfokuskan pembangunan di propinsi terluar dan tertinggal dalam konteks pembangunan sebagai contoh di Papua. Karena tidak bisa dipungkiri adanya perlawanan yang digerakkan oleh OPM juga sedikit banyak disebabkan oleh kurang perhatiannya pemerintah kita yang sebelumnya pada pembangunan di Papua. Adanya Freeport di Papua bukannya mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat Papua malah banyak mendatangkan bencana bagi masyarakat Papua sendiri seperti penyakit yang disebabkan oleh limbah tailing dari Freeport.
Secara singkat hal yang paling penting bagi masyarakat Papua adalah tercapainya kesejahteraan yang layak bagi mereka. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat di Maluku yang pernah terlibat konflik internal. Pemerintah harus bisa memberikan rasa aman kepada mereka dan tentunya pemerintah harus mampu menggerakkan roda perekonomian yang menguntungkan bagi masyarakat Maluku seperti dengan meningkatkan bantuan pemerintah pada fasilitas-fasilitas yang modern untuk meningkatkan pariwisata di Maluku yang terkenal dengan kekayaan laut dan pulau-pulaunya yang indah. Begitupun dengan masyarakat di NTT. Menurut Penulis jika Pemerintah mampu dalam menuntaskan masalah kesejahteraan bagi masyarakat di Propinsi tersebut maka sedikit demi sedikit bibit-bibit disintegrasi tersebut tentunya bisa dimusnahkan.
——— *** ———-
