Yogyakarta, Bhirawa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Indonesia sedang dijajah oleh kerakusan bangsa sendiri yang lebih mementingkan diri sendiri dan golongannya dibandingkan rakyat secara keseluruhan.
“Singkatnya, kita sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri,” katanya pada Festival Antikorupsi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Selasa (9/12) kemarin.
Abraham Samad mengatakan bila dahulu, Indonesia dijarah oleh penjajah, maka saat ini sumber daya RI dijarah dan dijadikan bancakan oleh pihak-pihak yang rakus. Meski demikian, ujar dia, Indonesia harus tetap optimistis agar dapat mendapatkan jalan keluar dari belitan kejahatan korupsi.
Ia mengingatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia naik dari 32 menjadi ke 34 dan di urutan 107 atau naik tujuh peringkat dibanding tahun lalu.
“Perjuangan kita telah membuahkan hasil,” katanya dan menambahkan, KPK selain penindakan juga melakukan pencegahan antara lain dengan. mendorong perbaikan di sektor anggaran serta perbaikan pelayanan publik di 34 provinsi.
Jokowi: Bangun Sistem Yang Baik
Usai menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2014 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Selasa (9/12).
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pegiat anti korupsi itu, Presiden Jokowi mengatakan, dari pengalamannya menjadi Walikota Solo delapan dan Gubernur DKI Jakarta dua tahun, maka ia melihat bahwa membangun sistem yang baik akan sangat mengurangi korupsi.
“Artinya, sistem yang baik yang kita bangun akan sangat membantu, tentu saja kalau sistem sudah dibangun birokrasi kita harus mengikuti sistem yang ada,” papar Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, sistem seperti one stop service, cash management, pajak, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system akan banyak mengurangi tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi.
Presiden lantas mempertanyakan, ijin yang seharusnya bisa dikerjakan dua hari bisa sampai 6 bulan, yang satu bulan diberikan 4 tahun.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden, dua minggu yang lalu ia telah menyampaikan kepada seluruh Gubernur supaya disampaikan kepada Bupati dan Walikota, semua kota, kabupaten, provinsi harus punya one stop service office. “Supaya perijinan bagi masyarakat itu bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Itu bukan persoalan yang sulit, pekerjaan yang mudah. Semua orang bisa melakukan itu, ini masalah ijin,” tutur Presiden Jokowi.
Mengenai masalah anggaran, menurut Presiden, kalau ada e-budgeting nya, mudah sekali mengontrolnya. Oleh sebab itu, kata Jokowi, ini juga akan dilakukan sehingga nanti Presiden juga bisa ngecek, uang masuk berapa di setiap kabupaten, pajak masuk, retribusi masuk berapa di setiap kabupaten akan kelihatan gampang dicek, gampang dikontrol dan dikoneksikan nanti ke BPK atau BPKP.
“Ngeceknya mudah sekali. ini preventif, memang yang betul itu preventif. Kalau memang sudah sulit masuknya ke penegakan hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian,” papar Jokowi.
Adapun yang ketiga, lanjut Jokowi, adalah membangun trust. Presiden mengingatkan, membagun trus itu perlu waktu. Namun, kalau ini bisa dikerjakan, Presiden meyakini ekonomi negara ini, kemakmuran negara ini, kesejahteraan negara ini akan betul-betul bisa kita raih, bisa kita capai. [ant/hms]
Keterangan Foto : Presiden Jokowi dan Ketua KPK Abraham Samad memperhatikan gitar dari hasil gratifikasi, Yogyakarta, Selasa (8/12) kemarin.
