Jakarta, Bhirawa.
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI meng-inisiasi dukungan dari anggota Parlemen Dunia, untuk menyepakati Joint Statement, menentang dan menolak keras “aneksasi” Israel atas wilayah Palestina. Saat ini Joint Statement telah mendapat dukungan lebih dari 200 negara anggota Parlemen dari berbagai negara di dunia.
“Parlemen sebagai representasi kehendak rakyat, yang peran strategis ya diakui PBB, telah menetapkan 30 Juni sebagai International Parliamentarism Day. Pada hari Parlemen Internasional ini, DPR RI berkomitmen menggalang dukungan untuk terwujudnya negara Palestina merdeka dan berdaulat,” tutur Ketua BKSAP Fadli Zon, dalam forum legislasi bertema “Pernyataan Bersama Anggota Parlemen berbagai Negara Menentang Aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina” di pressroom, Rabu (1/7). Hadir sebagai nara sumber, Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu RI Febrian A Rudyard, Dubes Palestina untuk Indonesia Dr Zuhair Al-Shun. Juga anggota DPR seperti Mardani Ali Sera (PKS), Putu Supadma Rudana (Demokrat ) dll.
Fadli Zon lebih jauh mengutarakan; bahwa bulan Januari 2020 lalu, ada real of century yang tidak dan tanpa melibatkan perwakilan Palestina. Disana dikatakan, didalam point- point proposal, Israel menjadi negara Yahudi, aneksasi pemukiman illegal Israel di tepi Barat, Yudea dan Samaria juga Yerusalem menjadi Israel. Kemudian situs keagamaan di Yerusalem akan berada di bawah kendali Israel.
“Ini sangat penting, karena disini juga ada situs-situs yang tidak hanya merupakan situs dari Yahudi. Tapi juga ada situs dari Islam dan Kristen,” jelas Fadli Zon.
Dikatakan, Yerusalem adalah pusat dari agama samawi, lalu the militerisasi seluruh wilayah Palestina, membuat para pengungsi Palestina tidak dapat kembali ke wilayah yang di-aneksasi oleh Israel. Kemudian pembubaran UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestina Refugees), ini adalah organisasi PBB yang selama ini membantu rakyat Palestina.
“Di PBB, Palestina sekarang ini masih ber status sebagai peninjau, belum mnjadi anggota PBB karena belum diakui. Karena untuk menjadi anggota PBB, harus setidaknya mendapat dukungan 2/3 anggota PBB,” papar Fadli Zon.
Dubes Palestina Dr Zuhair Al-Shun mengutarakan rasa terharu dan bahagia menyambut totalitas dukungan dari Indonesia terkait semua isu-isu Palestina. Terutama isu aneksasi Israel atas wilayah Palestina di tepi Barat dan lembah Yordan yang subur. Ikatan persahabatan antara Palestina dengan Indonesia, merupakan ikatan erat, ikatan ukhuwah yang sampai kapanpun akan terus terjalin dan makin kuat, kata Dubes.
Menurut Zuhair Al-Shun, tentang aneksasi Israel, bukan sesuatu yang baru bagi Palestina. Aneksasi ini merupakan tenteram dari planing atau strategi Israel yang sudah terstruktur dan direncanakan sejak tahun 1960, kemudian tahun 1970 sampai hari ini. Aneksasi yang ingin dijalankan Israel adalah mencaplok 30% wilayah tepi Barat yang didalamnya termasuk lembah Yordan. Kenapa diperebutkan, karena lembah Yordan merupakan wilayah yang paling subur di Palestina. Memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, disamping sektor turizem.Juga agri culture, air dan sumber daya mineral yang menjanjikan.
“Israel sangat gettol untuk aneksasi wilayah Palestina, karena ingin merampas mimpi rakyat Palestina untuk mendirikan Negara Palestina dikemudian hari,” tandas Al-Shun.
Dirjen Febrian Rudyard atas naman Menlu menyatakan; Aneksasi Israel atas wilayah Palestina jelas melanggar hukum internasional. Aneksasi merupakan pelanggaran dan menantang legitimasi dan otoritas DK PBB. Aneksasi juga akan menghancurkan harapan adanya perdamaian di Timur Tengah.
Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menyebutkan, pemerintah Indonesia sejak dulu hingga saat ini tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga mengutuk keras aneksasi Israel atas wilayah Palestina, (ira)
