Gedung DPR RI
Jakarta, Bhirawa
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan pemerintah Indonesia harus mengirim nota protes kepada pemerintah Selandia Baru via duta besarnya yang ada di Jakarta terkait isu penyadapan.
“Kirim nota protes ke Selandia Baru via dubes di sini bahwa yang dilakukan mereka tidak pantas sebagai negara tetangga,” kata Hanafi di Jakarta, Senin (9/3) kemarin.
Dia mengatakan sebagai negara yang bertetangga maka seharusnya Selandia Baru menegakkan prinsip kebijakan bertetangga yang baik atau “good neighborhood policy”.
Dia mengatakan tiap negara memiliki kedaulatan informasi yang tidak boleh diretas oleh negara lain karena hal itu harga mati.
“Jika penyadapan terjadi maka sebenarnya ini sudah menjadi bagian dari ‘cyber war’,” ujarnya.
Politisi PAN itu mengatakan bentuk protes minimum tetap harus dilakukan karena kalau tidak maka apa yang dilakukan negara lain dengan penyadapan bisa ditafsirkan diperbolehkan.
Sebelumnya media Selandia Baru, New Zealand Herald dan Radio New Zealand, merilis dokumen Snowden pada tahun 2009 lalu yang menyebut badan intelijen Selandia Baru (GCSB) telah menyadap komunikasi para pejabat di beberapa negara Kepulauan Pasifik dan Indonesia.
GCSB disebut-sebut menyadap komunikasi melalui surat elektronik, panggilan telepon dan ponsel, pesan media sosial dan jalur komunikasi lainnya.
Semua informasi rahasia itu lalu dikumpulkan GCSB dan dibagi ke empat negara sahabat terdekat Selandia Baru yang termasuk ke dalam lingkaran Lima Mata, yaitu Australia, Kanada, Amerika Serikat dan Inggris.
Disebutkan salah satu agen GCSB bekerja dengan badan intelijen Australia (ASD) dalam memata-matai perusahaan telekomunikasi Indonesia, Telkomsel.
Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah Selandia Baru harus menjelaskan isu penyadapan yang diungkapakan Edward Snowden bahwa Badan Intelijen Selandia Baru (GCSB) telah menyadap komunikasi pejabat di negara Kepulauan Pasifik dan Indonesia.
“Sebaiknya kita segera meminta penjelasan terhadap Selandia Baru apakah info itu betul,” kata Fadli.
Menurut dia, penyadapan biasanya dilakukan bukan oleh negara-negara yang bersahabat namun yang memiliki kepentingan dan dianggap sebagai musuh.
“Kita harus mengkritik penyadapan, itu langkah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan antar negara yang bersahabat. Kami menyesali apabilan penyadapan itu benar terjadi,” katanya. [ant.ira]
