Pemerintah Indonesia harus serius menyikapi kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami muslim Uighur di China dan harus aktif membantu melalui diplomasi HAM.
Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya.
Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia.
Pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama dan berbagai laporan LSM HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat hal tersebut.
Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah China dan itu semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia.
Terutama, hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan atau “inlienable rights”.
Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Bahwa tanggung jawab itu ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia.
Jazuli Juwaini
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI
