Indonesia Jangan Pasif Hadapi Brasil

Jakarta, Bhirawa
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais meminta Pemerintah Indonesia jangan pasif menghadapi perlakuan yang dilakukan Pemerintah Brasil, salah satu harus melakukan diplomasi.
“Pemerintah Indonesia jangan pasif namun harus lakukan diplomasi kepada para negara pemrotes itu bahwa mereka juga harus menghormati kedaulatan hukum nasional Indonesia,” kata Hanafi di Jakarta, Minggu (22/2).
Dia mengatakan Pemerintah Indonesia harus menegaskan bahwa yang dilakukan merupakan bagian dari diplomasi negara-negara korban kejahatan narkoba transnasional.
Selain itu menurut dia, juga harus membuka saluran diplomatik dengan pihak-pihak negara yang protes baik itu pemerintahannya, tokoh negara disana, instansi perdagangan di negara itu.
“Semuanya diarahkan agar Brasil mau memahami Indonesia dan memperbaiki sikapnya,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkotika sejumlah enam orang terdiri dari satu orang warga negara Indonesia dan lima orang merupakan warga negara asing pada 17 Januari lalu.
Dari kelima orang WNA itu terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer karena dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba. Sementara itu satu warga Brasil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama.
Sementara itu Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara tersebut.
Hal itu terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat.
“Kami pikir hal yang penting adalah terjadi perubahan keadaan sehingga kita jelas terkait hubungan Indonesia dengan Brasil,” kata Rousseff.
Dia mengatakan apa yang dilakukan pemerintahannya itu sedikit memperlambat penerimaan surat kepercayaan, tidak lebih dari itu.
Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto, hadir di Istana Presiden Brasil di acara pada hari Jumat (20/2) bersama-sama dengan diplomat yang baru ditunjuk dari Venezuela, El Salvador, Panama, Senegal, dan Yunani. Namun Totok tidak ikut serta dalam upacara.
Kemenlu RI memprotes keras perlakuan pemerintah Brasil tersebut dan menarik Toto dari Brasil hingga waktu yang tidak ditentukan.
Senada, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menyesalkan tindakan Presiden Brazil Dilma Rousseff yang menunda upacara penyerahan surat mandat Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto.
“Saya menyesalkan tindakan Presiden Brazil Dilma Rousseff terhadap Dubes Toto Riyanto, mereka seharusnya menghormati sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia,” kata Farouk dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Farouk memahami langkah Pemerintah Indonesia melaksanakan hukuman mati bagi terpidana mati kejahatan narkoba.
Menurut dia, terkait warga negara asing yang telah ditetapkan terhukum mati, secara prosedur dan regulasi tidak ada masalah karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia.
“Saya memahami adanya keberatan terkait pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilayangkan oleh negara asal para terhukum,” ujarnya. Namun di sisi lain, ujar dia, seharusnya negara asing juga harus menghormati dan memahami sistem hukum yang ada di Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat terkait kejahatan-kejahatan luar biasa seperti narkoba. [ant.ira]