Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Nota Keuangan Gubernur Jatim dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jatim 2016 juga mengalokasikan anggaran infrastruktur yang tidak sedikit. Anggaran belanja sebesar Rp 1, 137 triliun disiapkan untuk pemeliharaan jalan, pengairan dan permukiman.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam nota keuangan yang disampaikan di depan anggota DPRD Jatim mengatakan pada 2016 nanti tidak ada anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan baru. Dikarenakan jumlah anggaran yang mepet, anggaran hanya dialokasikan untuk rehabilitasi atau pemeliharaan rutin jalan provinsi. “Targetnya pemeliharaan untuk 1.420 kilometer jalan provinsi,” jelas Soekarwo, Senin (12/10).
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan Gubernur Soekarwo, Dinas PU Binamarga akan mendapat alokasi belanja sebesar Rp 774.366.516.685. Kemudian belanja untuk PU Pengairan sebesar Rp 208.396.245.465, PU Pengairan Rp 208.396.245.465. “Di pos pengairan, ada anggaran untuk pemeliharaan sungai dalam rangka pengendalian banjir,” jelas Soekarwo.
Infrastruktur lainnya juga dialokasikan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp 154.363.983.610. Dana itu difokuskan untuk pembangunan Rusunawa Gunung Anyar, pengadaan lahan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Umbulan, Mojokerto-Lamongan dan lain-lain.
Sementara, anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil menganggap anggaran infrastruktur senilai total Rp 1,137 triliun sementara ini sudah sesuai dengan kebutuhan untuk Jatim. “Tapi kan kita belum melihat detil satu per satu program dari eksekutif, nanti pasti kita pelajari betul dalam pembahasan di komisi,” jelas Samwil.
Ia mengharapkan, program infrastruktur yang akan dibangun itu diletakkan di daerah-daerah tertinggal. Seperti urusan pengairan, untuk irigasi sawah diperbanyak agar bisa memakmurkan petani di pedesaan. Pembangunan waduk diperbanyak sebagai antisipasi kekeringan. Pemeliharaan jalan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat. “DPRD meminta, khususnya di wilayah Gresik untuk dilakukan pengerukan waduk di Bunder, Kecamatan Kebomas. Karena waduk tersebut sudah sangat dangkal dan kemampuan menampung air sudah sangat berkurang,” usul politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, penanganan banjir tahunan akibat curah hujan tinggi juga perlu ditindaklanjuti. Karena, banjir di Kali Lamong misalnya, disebabkan aliran sungai dari kiriman air dari di Jombang, Mojokerto. “Selama ini, kalau Jombang banjir, satu minggu berikutnya pasti Gresik dan Surabaya kena imbas juga. Ini harus ditangani serius,” harap Samwil. [cty]
