Ingatkan Sekolah Jujur, BAN Turunkan Asessor

Surabaya, Bhirawa
Sekolah kembali diingatkan untuk jujur dalam mengisi instrument akreditasi. Sebab, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) akan menerjunkan asessor ke lembaga-lembaga untuk mengukur kesesuaian data secara langsung.
Sekretaris Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jatim Soeparno mengatakan, dokumen yang diisi sebagai instrumen akreditasi lembaga mencakup 8 standar nasional pendidikan. Bila asessor menemukan ketidaksesuaian, maka itu akan mengurangi penilaian akreditasi lembaga tersebut. “Isian dokumen harus sesuai dengan fakta, jangan dipalsu,” kata dia usai sosialisasi akreditasi SMP/MTs di SMPN 13 Surabaya, Rabu (13/4).
Dia mengatakan, tahun ini Jatim mendapat kuota akreditasi sebanyak 9.400 lembaga. Jatah itu disebar ke sekolah/madrasah negeri dan swasta tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan pendidikan luar biasa (PLB). “Kuota ini lebih kecil dibanding usulan akreditasi yang masuk BAP S/M Jatim,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tersebut.
Soeparno mengaku usulan akreditasi yang masuk ke BAP S/M Jatim tahun ini mencapai 13.366 lembaga. Karena kuota terbatas, maka akreditasi diprioritaskan bagi lembaga baru yang sudah meluluskan siswa satu kali. Setelah itu memenuhi, prioritas kedua bagi lembaga yang akreditasinya habis paling lama.
“Misalkan ada lembaga yang habis akreditasinya tahun 2014 lalu, kemudian ada yang habis 2015. Diprioritaskan yang habis 2014,” terangnya. Selain menggunakan skala prioritas, keterbatasan kuota akreditasi dari pusat dapat diatasi dengan penggunaan dana APBD kabupaten/kota.
Daerah dapat menyisihkan anggaran untuk akreditasi sekolah dan madrasah di wilayahnya masing-masing yang belum masuk kuota. Soeparno menjelaskan, tahun ini sejumlah daerah sudah menganggarkan biaya akreditasi. Di antaranya Kota Surabaya yang menganggarkan untuk 129 lembaga, Probolinggo 20 lembaga, Magetan 20 lembaga, dan Lumajang 12 lembaga.
“Kanwil Kemenag Jatim juga menyediakan anggaran sendiri untuk 360 lembaga,” ungkap Soeparno. Rencananya, bulan Mei mendatang dilakukan visitasi terhadap lembaga SMA/MA dan SMK peserta akreditasi. Kemudian bulan Mei sampai Juni untuk tingkat SMP/MTs dan sebagian tingkat SD/MI. Terakhir bulan Agustus untuk tingkat SD/MI kembali. “Jumlah SD/MI kan banyak, makanya dibagi dua gelombang,” tandasnya. [tam]