Agatha Retnosari
Agatha Retnosari
Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 menuai banyak reaksi. Salah satunya datang dari Agatha Retnosari yang sehari-hari menjadi wakil rakyat di DPRD Jatim.
Anggota Komisi E ini menilai perlu ada kajian ulang dan menunda dulu terhadap kebijakan tersebut. Bahkan pihaknya juga menilai Pemprov Jatim cenderung pasif dan menerima begitu saja Permendikbud No.51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi siswa siswi SMA/SMK Negeri 2019 yang akan menerapkan sistemm zonasi.
“Saya banyak menerima aspirasi dari masyarakat khususnya dari para wali murid yang merasa keberatan dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB 2019. Sebab, mereka khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke sekolah yang memiliki kualitas bagus karena tempat tinggalnya di luar zona,” ujarnya.
Ironisnya lagi diskresi yang diberikan Permendikbud, kata politisi asal fraksi PDIP hanya memberlakukan 10 persen siswa di luar zona yang bisa diterima lembaga pendidikan dalam satu zona. Sehingga peluang siswa di luar zona bisa diterima di sekolah yang baik peluangnya sangat kecil.
“Kalau Gubernur Jatim setuju dispensasi di luar zonasi hanya 10 persen atau sesuai Permendikbud, itu sama halnya tidak ada terobosan. Makanya kami mendesak supaya Permendikbud itu pelaksanaannya ditunda dulu tahun depan agar para wali murid bisa menyiapkan strategi terbaik bagi putra putrinya yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK Negeri,” pintanya.
Di sisi lain, pihaknya juga akan mendesak Kemendikbud supaya membuat kajian ulang yang lebih mendalam, khususnya menyangkut standard mutu kualitas baik fisik, sarana, prasarana, SDM Guru dan pegawai SMA/SMK Negeri. Alasannya, di Jatim sendiri jelas dari sisi fisik, sarana dan prasarana SMA/SMK Negeri se Jatim belum semuanya memiliki standard yang sama, khususnya di daerah-daerah.
Belum lagi bicara kualitas pendidikan, kata Agatha, hal ini bisa dilihat dari seberapa banyak sekolah-sekolah negeri tersebut menerima undangan dari PTN-PTN terkenal di Indonesia. “Dan perlu diingat goal (tujuan) akhir dari lulusan SMA Negeri adalah seberapa banyak lulusan SMA bisa melanjutkan kuliah atau pendidikan pendidikan yang lebih tinggi,” tegasnya.
Pihaknya juga dalam waktu dekat meminta kepada Menteri Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan zonasi ini karena bisa mempengaruhi mentale dan semangat belajar anak-anak generasi masa depan bangsa.
Sebab impian mereka untuk bisa masuk sekolah favorit kandas bukan karena ketidakmampuan anak didik melainan karena kebijakan yang tiba-tiba berubah di akhir masa sekolah. “Desakan kami cuma satu, tunda dulu pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB 2019,” tegasnya. [geh]
