Bagai pepatah, lebih besar pasak daripada tiang, struktur per-angka-an APBD Jawa Timur tahun 2015 tetap dirancang defisit. Tetapi hanya defisit semu, karena pada ujungnya selalu diperoleh sisa lebih. Namun tahun ini diperkirakan benar-benar terjadi pen-ciut-an pada sisi pendapatan. Terutama yang bersumber dari APBN, berupa dana bagi hasil, serta dana perimbangan. Seluruh daerah akan terimbas merosotnya perekonomian nasional, karena harga minyak dunia melemah.
Ironis, karena sebenarnya Indonesia bukan negara peng-ekspor minyak. Melainkan importir yang cukup rakus. Maka lazimnya, penurunan harga minyak dunia bisa menurunkan nilai impor. Dus, wajib disyukuri sebagai berkah untuk memperkecil defisit neraca berjalan. Tapi kenyataannya, menurunnya harga minyak juga diratapi sebagai penurunan pendapatan nasional. Agaknya, perekonomian nasional menghadapi ancaman krisis, walau belum diakui.
Namun kemerosotan perekonomian telah tergambar pada per-angka-an dalam perubahan APBN 2015 (disahkan menjadi UU Nomor 3 tahun 2015). P-APBN berimbang pada (sisi belanja) nilai sekitar Rp 1.984,149 trilyun lebih. Jika dikurs dalam dolar Amerika secara riil (yang berlaku pada bank BUMN), nilai P-APBN 2015 menjadi sekitar US$ 148,070 milyar. Padahal, nilai kurs rupiah pada P-APBN 2015 dipatok hanya sebesar Rp 12.500,- per-US$.
Kemerosotan perekonomian nasional, niscaya mempengaruhi perekonomian daerah. Tak terkecuali daerah Jawa Timur. Jika dibading sebelum perubahan, pendapatan diprediksi turun 2,7% (sekitar Rp 617,357 milyar. Persentase yang sama juga terjadi pada sisi belanja daerah. Klop. Sehingga pada perubahan APBD 2015, terjadi faktor “kemahalan” sebesar 5,4%, masing-masing senilai 2,7% pada sisi pendapatan maupun belanja.
Nilai “kemahalan” (5,4%) itulah yang dijadikan patokan restrukturisasi alokasi anggaran di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hampir seluruh belanja dikurangi (minimal) sebesar 5,4%. Ada pula yang dipotong sampai 30%. Hanya pada sektor kesehatan, dan ESDM, tidak mengalami penurunan, karena kebutuhan kondisional.
Tujuan pemotongan, tak lain, agar APBD 2015 tidak terjadi defisit nyata. Selain itu, masih harus dilakukan penghematan ke-birokrasi-an, agar defisit benar-benar tertutup impas. Namun, meski dalam koridor restrukturisasi, dalam pembahasan APBD 2015 terdapat banyak saran dan rekomendasi inovatif. Misalnya, Komisi A DPRD Jawa Timur mengusulkan nama jalan yang dianggap “tabu.” Itu disebabkan nostalgia masa lalu sebelum ke-Indonesia-an.
Simak misalnya, di Jawa Timur tidak terdapat ruas jalan yang bernama Siliwangi. Sebaliknya di Jawa Barat, tidak terdapat ruas jalan bernama Hayamwuruk. Sedangkan di Yogyakarta, belum terdapat ruas jalan bernama Trunojoyo, maupun jalan Majapahit. Begitu pula Komisi B (Perekonomian dan sektor pertanian), juga memiliki saran inovatif, berupa subsidi pupuk organik (bukan pupuk kimia pabrikan).
Sektor pertanian mestilah dijaga dari gejala kerusakan tanah yang kian masif akibat penggunaan pupuk kimia selama 40 tahun terakhir. Sedangkan Komisi D (infrastruktur dan lingkungan hidup) merekomendasikan penggunaan teknologi energi nuklir sinar matahari dalam pembuatan resapan air. Teknologi ramah lingkungan ini bisa digunakan untuk menyerap air (mengurangi banjir) serta bisa dimanfaatkan pada musim kemarau kering.
Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jawa Timur, juga merekomendasi gerakan minum jamu. Lebih dari 300 ribu jenis tumbuhan bisa digunakan sebagai obat, pengganti senyawa kimia. Hampir seluruh saran inovatif bersifat terapan tekonologi mudah (walau berprinsip energi nuklir) dan bisa dikerjakan secara padat karya. Tetapi saran paling inovatif adalah, pelaksanaan lelang belanja pemerintahan sebelum awal tahun anggaran.
Pelaksanaan tender pada awal tahun, niscaya bisa meningkatkan serapan anggaran sejak triwulan pertama. Sekaligus bermanfaat sebagai stimulasi perekonomian daerah sejak awal tahun. Serta mendukung sistem akuntasi pemerintahan berbasis acrual.
——— 000 ———
