Inovasi Layanan Publik di Sidoarjo Tak Boleh Berhenti

Depati Pelayanan Publik Kemenpan RB mewawancarai seorang pemohon perizinan di BPPT Sidoarjo.[alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Soal inovasi pelayanan publik Provinsi Jatim secara umum dianggap berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di provinsi ini banyak sekali muncul inovasi pelayanan publiknya. Demikian komentar Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, yang berkunjung ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab Sidoarjo, Kamis (1/9) kemarin, disela-sela kunjungannya di Prov Jatim.
Diah mengevaluasi dalam tiga tahun terakhir ini inovasi pelayanan public paling banyak muncul di Provinsi Jatim. Kab Sidoarjo termasuk salah satunya yang baik.
”Maka itu inovasi pelayanan public nya tidak boleh berhenti, harus terus dicari yang lebih baik, misalnya biaya untuk mengurus perizinan menjadi lebih rendah, bahkan tidak ada biaya sama sekali,” komentar Diah, yang sempat keliling ke sejumlah ruang pelayanan di BPPT Sidoarjo di Jl Pahlawan itu.
Hasil yang telah dicapai di Kab Sidoarjo harus disyukuri. Sebab inovasi pelayanan public yang telah dijalankan di Kab Sidoarjo ini, dijadikan sebagai role model pelayanan perizinan, yang bisa dijadikan acuan dan ditiru oleh daerah lain di Indonesia.
Dengan pelayanan public yang sudah baik, Diah berharap dan menekankan, agar adanya human error dan malpraktek supaya diminimalisir. Kompetensi SDM dan infrastruktur pelayanan harus terus ditingkatkan supaya semakin mendukung pelayanan public yang prima.
Saat mendampingi Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB itu, Kepala BPPT Kab Sidoarjo M Zaini, menyampaikan dalam sehari ada 50 sampai 70 pemohon yang mengajukan perizinan.
Zaini juga menyampaikan, selain menjadi role model pelayanan public perizinan terpadu satu pintu dari Kemempan, BPPT Sidoarjo juga dijadikan role model pelayanan satu pintu terpadu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga dirinya beberapa kali ke sejumlah daerah di Indonesia diminta KPK menjadi narasumber tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
”Karena dengan role model pelayanan itu dianggap oleh KPK telah mempermudah masyarakat dalam mengurus proses perizinan,” tutur Zaini pada Deputi Kemenpan RB itu.
Salah satu inovasi di BPPT Sidoarjo yang sempat disampaikan Zaini, kemarin, adalah adanya tanda tangan elektronik. Dengan aplikasi yang menggunakan kecanggihan IT itu, kata Zaini, pejabat BPPT Sidoarjo bisa tetap melakukan tanda tangan permohonan perizinan yang masuk, meski saat itu sedang tugas luar kantor. Sehingga proses penyelesaian perizinan tidak tertunda dan tepat waktu.
Juga aplikasi smart card. Dengan aplikasi IT ini, kata Zaini, pemohon cukup memberikan satu persyaratan saja, tapi akan bisa juga dipakai pemohon untuk mengurus izin-izinya yang lain lagi. Dengan adanya sidik jari, maka tidak bisa diwakilkan sehingga bisa meminimalisir adanya calo.
Setelah mengunjungi ke BPPT Sidoarjo, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan juga mengunjungi pelayanan public di RSUD Sidoarjo. Pada sore harinya dijadwalkan akan mendampingi Menpan RB, Asman Absur di Polres Sidoarjo bersama Kapolri melaunching pembuatan SKCK secara online.
Sebelum di Kab Sidoarjo ini, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB ini sempat juga melihat proses pelayanan public di Samsat Manyar Surabaya, Perizinan di Kota Surabaya dan Perizinan di Pemprov Jatim. [kus]