Insentif Petani Sulit Direalisasikan

uploads--1--2013--09--11698-sapto-prapto-santoso-dinas-pertanian-malang-lahan-terus-menyusut-dispertanKota Malang, Bhirawa
Pemkot Malang kesulitan untuk  memberikan  insentif bagi para petani yang mau mempertahankan lahan pertaniannya, pasalnya dasar hukumnya tidak ada. Kepala Dinas Pertanian Kota Malang, Sapto Prapto, mengutarakan, insentif bagi petani tidak ada payung hukumnya.
Karena itu, sulit untuk bisa wujudkan rencana pemberian insentif tersebut. “Insentif berupa bantuan dana atau bantuan lainnya, sebagai upaya untuk merangsang petani agar mempertahankan lahanya, sebenarnya sangat bagus dilakukan, tapi dasar hukumnya harus jelas,” terang Sapto.
Mantan Kabag Humas Kota Malang itu mengakui awalnya pemkot berencana memberi insentif berupa bantuan dana untuk menekan biaya produksi pertanian atau pun kemudahan lainnya, yang selama ini dikeluhkan oleh para petani. “Tetapi belum ada peraturan daerah untuk mengatur rencana itu. Perundang-undangan di atasnya juga tidak ada. Makanaya rencana memberi insentif itu, tidak mungkin direalisasikan,” papar Sapto, Senin (12/5) kemarin.
Upaya itu, sebenarnya untuk mempertahankan lahan pertanian di Kota Malang. Sebab para petani di kawasan Tunggul Wulung Kecamatan Lowokwaru. Mayoritas pemilik lahan di kawasan tersebut ingin menjual lahannya kepada pihak pengembang. “Kalau lahan pertanian  berubah fungsi lahan paling banyak digunakan untuk menjadi kawasan industri atau perumahan,”imbuhnya.
Diakui dia, gencarnya pembangunan di Kota Malang berdampak pada luasan lahan pertanian yang terus menyusut. Berdasarkan data Dinas Pertanian penyusutan lahan cukup signifikan. Data Dinas Pertanian pada 2007 masih terdapat 1.550 hektare (ha), kemudian menyusut menjadi 1.400 ha pada 2010, seluas 1.300 ha pada 2011.
Di awal 2014 ini hanya menyusut hingga  1.250 ha lahan pertanian. Dari luasan tersebut, 230 ha di antaranya merupakan milik pemkot. Sisanya menjadi milik petani perorangan. Volume produksi padi per hektarnya sebanyak 7 ton per tahun.
Pihaknya menambahkan, jika lahan milik pemkot  yang menjadi kawasan pertanian, dan itu masih bisa dipertahankan fungsinya. Yang paling sulit itu kan lahan milik warga, karena kami tidak bisa melarang jika warga menjual atau mengubah fungsi peruntukan lahan itu.
Kendati lahan pertanian terus menyusut, imbuhnya,  tidak akan mempengaruhi ketahanan pangan di Kota Malang. Sebab, Kota Malang bukan menjadi sentra produksi lahan pertanian. Konsumsi beras warga Kota Malang sebagian besar dipenuhi dari produksi pertanian daerah lain. Yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya. [mut]

Keterangan Foto : Kepala Dinas Pertanian Kota Malang, Sapto Prapto.

Rate this article!
Tags: