Buku sejarah kota Batu yang disusun Pokja Pendirian Kota Batu ditemukan diperjualbelikan, padahal pembuatan buku dibiayai APBD. (supriyanto/bhirawa)
Kota Batu, Bhirawa
Kepala Inspektorat Pemkot Batu, Endang Triningsih, mengaku kaget saat mengetahui buku ‘Pokja Pendirian Kota Batu’ dijual bebas di salah satu toko buku ternama di Kota Malang.
Ia mengaku hanya tahu buku itu didanai APBD, namun tidak pernah mendengar jual-beli bukunya. “Saya akan turunkan Inspektur Bantu (Irban) untuk mengeceknya,” kata Endang kepada Bhirawa, Rabu (1/6).
Langkah penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kebenaran informasi yang berkembang luas di masyarakat terkait penjualan buku yang diproduksi dengan APBD Kota Batu tersebut.
Menurut Mantan Kepala Dinkes tersebut, pihaknya akan mencermati kontrak atau perjanjian dalam pembuatan buku tersebut. Jika ada kontrak di luar dana yang telah disepakati dalam APBD, maka buku itu boleh saja dijual.
“Penggunaan dana APBD itu kan diikat dengan perjanjian, jadi dana sekian untuk apa saja dan sebagainya. Itu yang akan kami lihat dulu, benar nggak,” tegasnya.
Sementara itu salah satu tim pembuat buku Pokja, Andrek Prana, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, mengaku tidak tahu menahu terkait buku yang dijual itu. Ia pernah mendengar buku itu dapat dibeli di toko, namun ia kurang memahaminya.
“Buku ini dibiayai dana APBD 2015, soal besarannya konfirmasi saja ke Ketua Tim 14 yang menyusun buku itu,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, saat acara bedah buku Sejarah Berdirinya Kota Batu yang digelar oleh Pokja pendirian kota Batu memunculkan rumor tak sedap. Sebab buku yang didanai APBD tersebut ternyata diperjualbelikan di pasaran, padahal seharusnya bisa diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Terkuaknya buku tersebut dari sejumlah cendekiawan muda kota Batu yang ingin mendapatkan buku tersebut. Karena tidak bisa mengakses ke Pokja, maka mereka mencari ke toko buku, ternyata buku tersebut sudah diperjualbelikan dengan harga Rp 200 ribu/eksemplar. [sup]
