InstruksikanPejabatSidoarjo Hati-hati Disodori Wanita

Korupsi.jpgSidoarjo, Bhirawa
Pejabat di Pemkab Sidoarjo diminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo agar hati-hati dalam bekerja, sehingga tak sampai terlibat dalam kasus yang mengarah pada tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kepala Kejaksaan Negeri Kab Sidoarjo, HM Sunarto SH MH, dalam acara penyuluhan hukum yang digelar Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo itu menyampaikan, hal-hal yang bisa menyeret pejabat Sidoarjo untuk terjerumus dalam KKN, bentuknya bisa bermacam-macam.
Menurut Sunarto, misalnya saja pejabat Sidoarjo diberi suap atau gratifikasi. Bentuknya tidak mesti berbentuk barang dan uang, tapi bisa saja berbentuk lain, misal disodori wanita sebagai pancingan dan umpan.
”Maka kalau tidak hati-hati, nanti bisa terjebak,” kata Sunarto, saat menjadi narasumber dalam kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Delta Graha Setda Sidoarjo, baru-baru ini.
Sementara Kabag Hukum, DR Heri Susanto, mengatakan, acara yang digelar tiap tahun itu tidak main-main. Karena itu, pejabat yang menghadiri acara itu tak boleh diwakilkan oleh anak buahnya. Harus langsung dihadiri Kepala SKPD dan didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di SKPD masing-masing.
Sedangkan, Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, yang hadir untuk membuka penyuluhan itu juga menyatakan acara tersebut sangat penting, sehingga tindak pidana korupsi di Kab Sidoarjo dapat dicegah.
”Maka itu saya harap kepada peserta penyuluhan, agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Menurut Jonathan, tindakan korupsi menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Apabila tindak pidana korupsi tak dicegah, maka tujuan pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai.
”Maka saya sangat berharap apa yang disampaikan para narasumber, dapat dijadikan sebagai pedoman penting dalam setiap langkah dan kegiatan pejabat Pemkab Sidoarjo saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Jonathan. [ali]
 

Tags: