Kepala DPUBM Kab Malang Romdhoni
Kab Malang, Bhirawa
Tingginya intensitas hujan membuat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang mengantisipasi terjadinya kerusakan infrastruktur terutama jalan dan jembatan akibat bencana alam.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni, Kamis (23/11), kepada wartawan mengatakan, saat ini pihaknya telah memperhatikan secara serius dengan mendelegasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Turen DPUBM untuk melakukan survei langsung kebeberapa wilayah yang daerahnya rawan terjadinya bencana alam.
Selain itu juga, pihaknya juga melakukan analisis secara seksama dalam upaya mencari solusi atas kerusakan jembatan penghubung ketika rusak akibat bencana.
“Dan dari hasil analisis sementara , proses rehabilitasi atau pun pembangunan ulang jembatan yang rusak akibat diterjang banjir seperti di di Desa Sitiarjo tersebut, belum bisa dilakukan di tahun ini. Sehingga perbaikan itu akan kita lakukan di tahun anggaran 2018,” terangnya.
Menurut Romdhoni, dan jika terjadi kerusakan pada infrastruktur jembatan karena diterjang bencana, maka terlebih dahulu dirinya melihat dimensi jembatan yang rusak. Sebab, kita tidak bisa langsung untuk melakukan perbaikan,
Karena anggaran perbaikan baru bisa diajukan pada tahun berikutnya. Dan perbaikan jembatan jelas membutuhkan anggaran besar, selain itu juga perlu adanya analisis teknis yang lebih detail.
Sementara, lanjut dia, melihat kondisi cuaca di musim penghujan saat ini juga sangat berpengaruh pada pola penanganan terhadap kerusakan infrastruktur, baik itu jalan desa, kabupaten maupun jembatan.
Sehingga dalam memperbaiki infrastruktur tersebut, tidak bisa dilakukan dengan cara keburu-buru. Karena untuk membangun jalan dan jembatan membutuhkan perhitungan yang sangat detil, agar bangunan jalan dan jembatan tidak gampang rusak.
“Dari analisis sementara secara teknis dengan kondisi musim hujan yang cukup intens, maka dinasnya telah mengambil kesimpulan untuk memperbaiki atas kerusakan jembatan akibat bencana alam, kita putuskan dalam perbaikannya pada tahun 2018 mendatang,” ujar Romdhoni.
Ditambahkan, dari hasil koordinasi dengan pihak Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), jika di wilayahnya pada bulan ini hingga Desember 2017 terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana diantaranya jembatan, sehingga menyebabkan putusnya treansportasi, maka masyarakat pengguna jalan bisa melalui jalur alternatif yang sudah disiapkan. Sedangkan dari pihak DPUBM sendiri akan berupaya membuatkan jembatan alternatif bagi masyarakat.
“Jembatan alternatif yang kita buat, hal itu agar warga tetap bisa melakukan aktifitas seperti biasa, namun jembatan alternatif itu hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Dan untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan roda empat,” pungkas Romdhoni. [cyn]
