Interpelasi Kali Lamong Mulai Jalan Tiga Fraksi di DPRD Gresik

Ketua DPRD Gresik, Fandi Ahmad Yani

Gresik, Bhirawa
Rapat pimpinan sebagai tindak lanjut hak interpelasi DPRD Gresik, kepada Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Terkait dengan progres normalisasi Kali Lamong yang sempat mandek, gara-gara pandemik Covid-19. Sekarang mulai babak baru, tiga fraksi serahkan materi.

Menurut Ketua DPRD Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, bahwa rapat pimpinan bersama masing-masing ketua fraksi terkait materi. Yang akan di ajukan pada bupati, sebelum di ajukan bupati pastinya akan dirumuskan lebih dahulu dengan tim ahli.

“Kemarin karena ada PSBB Covid-19, belum bisa di tindak lanjuti. Sekarang sudah new normal, baru kita lanjutkan. Sebab ini juga sudah menjadi agenda dewan, harus tetap di lanjukan interpelasi kali lamong,” ujarnya.

Tiga fraksi yang menyerahkan materi adalah, fraksi Nasdem, Golkar dan PDIP dengan jumlah kursi di dewan 27 kursi dari jumlah keseluruhan 50 kursi anggota dewan. Materi lebih dulu akan di lakukan pendalaman oleh staf ahli, setelah selesai disusun baru akan di kirim pada Bupati.

Ada tiga poin yang akan dibahas dalam sidang interpelasi, antara lain kelanjutan progres penanganan Kali Lamong. Rencana kebijakan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi, dan beberapa daerah yang ikut terdampak. Serta kejelasan dari pembentukan tim khusus penanganan Kali Lamong, oleh Pemkab Gresik pada Januari 2020 lalu.

Di tambahkan Fandi Ahmad Yani, bahwa renacanya pertanyaan akan dikirimkan seminggu sebelum DPRD Gresik menggelar paripurna. yang akan di gelar awal Juli nanti, materi berdasarkan temuan dilapangan, hasil sidak serta berbagai hearing dari seluruh komisi yang pernah dilakukan.

Sebab dampak banjir tahunan, pada sektor ekonomi, pertanian, sosial hingga berbagai kerusakan infrastruktur akibat meluapnya sungai sepanjang 107 kilometer itu.

Senada juga di katakan oleh Ketua Fraksi PKB Abdul Qodir, bahwa yang menarik adalah proses pembebasan sejak 2010 lalu, belum juga mendapat hasil maksimal.

Anggaran di APBD selalu tidak terpakai tapi tiap tahun selalu ada anggaranya, karena terlalu lama dampaknya sangat terasa pembebasan lahan semakin rumit. Bahkan dijadikan praktek oleh makelar tanah, dengan memainkan harga hingga sepuluh kali lipat sehingga makin sulit.

“Interpelasi nanti, kami berharap bupati bisa menjelaskan seluruhnya dengan detail. Mulai proses hingga kendala, dan upaya yang dilakukan oleh pemkab. Sebab dampak banjir Kali Laming, kerugian yang di derita masyarakat sangat besar juga nyawa ikut melayang,” ungkapnya. [kim]

Tags: