Prof. Purnomo Yusgiantoro saat menerangkan Implementasi Kebijakan Energi Nasional Untuk Ketahanan Energi Masa Depan kepada para mahasiswa Widya Mandala Surabaya, Selasa (14/3) kemarin.
Surabaya, Bhirawa
Kedepan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) harus dikembangkan dan apabila tidak bisa berkembang pilihannya ada dua yakni tidak dikembangkan atau dikembangkan. Bila dikembangkan maka intervensi pemerintah itu sangat penting.
Kalau EBT bersaing dengan non EBT pasti akan kalah, sebab karena yang non EBT sudah berkembang terlebih dahulu. “Seperti pom bensin sudah ada dimana-mana, pipa gas, batu bara juga sudah ada dimana-mana dan bagus karena mereka hadir terlebih dahulu,” ungkap Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Prof. Purnomo Yusgiantoro disela diskusi panel Implementasi Kebijakan Energi Nasional Untuk Ketahanan Energi Masa Depan di Universitas Widya Mandala Surabaya, Selasa (14/3) kemarin.
Purnomo Yusgiantoro menambahkan, tanpa adanya dukungan dari pemerintah maka target 23% program EBT di tahun 2025 tidak akan terpenuhi. “Ini juga sudah saya sampaikan ke teman-teman ESDM bahwa pemerintah haru proaktif, sebab didalam negara berkembang seperti ini intervensi pemerintah itu sangat penting,” jelasnya.
Sementara apabila market tidak jalan maka dibutuhkan dua intervensi dari pemerintah yaitu intervensi ekonomi atau non ekonomi. “Intervensi ekonomi bagaimana, paling mujarab dari pengalaman saya itu kebijakan harga. Dengan harga bisa mendorong EBT, kemarin sudah bagus ada fit in tarif hanya sekarang saya tidak tahu apakah masih berlaku atau berubah,” terang Purnomo.
Sedangkan pihak swasta akan masuk apabila sudah ada pengembangan dan apabila swasta ingin dilibatkan maka diberikan insentif ekonomi dan non ekonomi. “Swasta akan masuk dan inves apabila ada pengembangan, kalau tidak ada kan susah. Insentif ekonomi dan non ekonomi ini juga penting tapi kalau memang tidak bisa memberikan insetif maka PLN dan Pertamina suruh kerja sebab mereka kan BUMN tangan dari pemerintah,” bebernya.
Menurut mantan Menteri Menteri ESDM 2000-2009 ini pemerintah bisa saja mengembangkan Geotermal, PGN, maupun Panel Surya. “Geotermalkan sudah berkembang, Hidro itu sudah berkembang kita lihat PLTA-PLTA itu, kemudian BBM ini tinggal sedikit, Panel Surya kita sudah punya pabrik panel di Bandung. Saya tadi sudah minta dr Soleh, dia staf ahli menteri, coba sekarang apa yang dipikirannya pemerintah,” ujarnya.
Purnomo Yusgiantoro menyebut suport yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan EBT bisa dengan mulai dari bimbingan, arahan, hingga bisa mandiri.
“Kayak bayi itu lho, bayi kalau pertama disape dulu kemudian dilepas, persis sama seperti industri pertama dibimbing. Seperti industri pertama koleps maka kita beri insetif, ayo jalan kamu PT DI, PT PAL, PT Pindad, sekarang jalan semua. Lama-lama mereka akan berkembang sendiri seperti industri energi yang masih perlu bimbingan untuk berkembang sendiri minimal butuh waktu 5 sampai 10 tahun,” pungkasnya. [riq]
