Investasi Capai Rp 2 T, Pemkot Tak Ingin Pengentasan Kemiskinan Salah Sasaran

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Kota Batu, Bhirawa
Wali Kota Batu Eddy Rumpoko  dan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso  menginstruksikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) untuk memperbaiki data kemiskinan di Kota Batu. Kebijakan ini diambil menyusul adanya temuan angka kemiskinan yang berbeda antara BPS dan beberapa SKPD di Pemkot Batu.
Punjul mengatakan bahwa wali kota ingin data yang jelas dan tepat untuk persentase kemiskinan di Kota Batu. Hal ini dibutuhkan agar pemkot bisa  jelas dan pasti dalam mengeluarkan anggaran pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemkot diharuskan untuk mengoreksi. 6.277 orang warga miskin yang tercatat di BPS.
“Kami (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu) tidak yakin bahwa angka kemiskinan di Kota Batu mengalami kenaikan. Padahal pada tahun lalu angka investasi yang masuk ke Kota Batu mencapai Rp 2 triliun,”ujar Punjul Santoso, Senin (3/11).
Apalagi, saat ini ada perbedaan jumlah angka kemiskinan dari data BPS, data Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag), dan Bagian Kesra Pemkot. Dari data itu terjadi kenaikan angka yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Secara logika, kata Punjul, dengan tingginya investasi yang masuk maka akan membuat lapangan pekerjaan semakin tinggi. Atau bila perlu bisa memotivasi bagi para pemuda untuk membuat lapangan pekerjaan baru. “Masak dengan investasi tahun kemarin Rp 2 triliun telah membuat angka kemiskinan naik. Pasti ada sistem yang salah dalam investasi ini,”tambah Punjul.
Dengan kondisi ini, maka wali kota menginstruksikan kepada Dinsosnaker untuk memperbaiki data kemiskinan yang ada. Hal ini untuk menciptakan sinkronisasi data kemiskinan antar SKPD, termasuk memperlancar pengadaan anggaran pengentasan kemiskinan. Apalagi jika nanti ada kebijakan kenaikan harga BBM. Dibutuhkan langkah tepat dan konkrit untuk bisa membantu warga miskin.
Saat ini, jelas Punjul, wali kota meminta Dinsosnaker untuk memperjelas kriteria warga miskin di Kota Batu. “Kalau secara logika warga miskin itu adalah warga yang tidak punya tanah, atau tanah pertaniannya tidak bisa ditanami, dan anaknya tidak bisa sekolah. Tetapi semua itu tidak terjadi di Kota Batu,”papar Punjul.
Diketahui, data di BPS menyatakan, dari 19 desa plus 5 kelurahan di Kota Batu masih terdapat 6.277 warga yang berstatus miskin. Data ini masih disangsikan pihak Pemkot Batu. Fakta di lapangan, saat ini di Kota Batu mengalami kesulitan untuk mencari buruh tani. Akibatnya, pemilik lahan harus mendatangkan buruh tani dari Blitar, Trenggalek, dan daerah-daerah lain di luar kota. Dan buruh tani itu biasanya kerja dengan membawa anak istrinya. “Kemudian buruh pendatang ini tidurnya di gubuk-gubuk dan ikut masuk data warga miskin oleh BPS. Jadi data yang ada saat ini kurang valid,”pungkas Punjul. [nas]

Tags: