Foto: ilustrasi
Pemporv, Bhirawa
Kekosongan jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Jatim belum seluruhnya terisi. Setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik 20 pejabat tinggi pratama (eselon II), masih tersisa enam jabatan kosong yang untuk sementara akan dipimpin pelaksana tugas (Plt).
Keenam jabatan yang masih kosong tersebut antara lain Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Kepala Dinas PU Cipta Karya, dan Kepala Dinas Perhubungan. Selain itu, beberapa jabatan yang sejak semula kosong belum terisi antara lain tiga staf ahli, dua Wadir RSUD Syaiful Anwat, Wadir RSUD dr Soetomo dan Wadir RSUD dr Soedono.
Terkait kekosongan jabatan tersebut, Gubernur Khofifah mengungkapkan, dalam waktu dekat akan dilakukan open bidding. Untuk sementara, bagi OPD yang masih kosong akan dipimpin oleh pejabat Plt. Pihaknya juga akan segera mengomunikasikan kepada KASN dan Kemendagri.
“Kita akan segera meminta kepada pansel untuk memproses open bidding setelah secara administratif kita laporkan ke Kemendagri dan KASN maupun Kemendagri . Ini merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan terkait proses seleksi ini,” tutur Gubernur Khofifa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat(13/12) sore.
Sementara itu, pelantikan 20 pejabat eselon II telah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 821.2/6315/204/2019 tanggal 12 Desember 2019. Kepada 20 orang pejabat eselon II yang dilantik, Khofifah berpesan agar mereka bisa langsung bekerja dengan Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntabel-Responsif (CETTAR), dalam rangka mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Jatim.
“Kita punya jargon CETTAR, karenanya saya ingin kita semua berikhtiar untuk mewujudkannya. Bagaimana kita kerja cepat, efektif efisien, tapi juga memiliki sensitivitas sehingga cepat tanggap. Dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” terang Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga berpesan, agar para pejabat eselon II tersebut bisa segera adaptasi berseiring dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Utamanya, untuk menyiapkan SDM yang unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia berkemajuan.
Untuk itu, Khofifah meminta, agar tercipta sinergitas di segala lini Pemprov Jatim. Dengan demikian, harapannya IPM di Jatim bisa semakin meningkat dan kemiskinan bisa diturunkan. Serta, ketimpangan antara desa dan kota maupun wilayah selatan dan utara di Jatim bisa turun dengan signifikan.
“RPJMD kita harus ditelaah kembali seiring dengan akan dilaksanakannya Musrenbangnas yang tentunya tidak lama kemudian dilanjutkan dengan pengesahan RPJMN. Artinya harus ada poin-poin RPJMN yang perlu kita alirkan pada RPJMD kita. Sehingga, dibutuhkan penguatan RKP pada RAPB 2021 yang akan datang,” urai orang nomor satu di Jatim ini.
Terkait proses pelantikan pejabat eselon II tersebut, Khofifah menjelaskan bahwa sebelumnya telah melalui proses assestment, yang dilakukan oleh tim lembaga psikologi UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian, tim panitia seleksi (pansel ) telah melakukan interview. Tim pansel ini sendiri anggotanya antara lain Sekda Prov. Jatim dan Kepala BKN Jatim. Selanjutnya, hasil interview tersebut dikirimkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Para eselon II di lingkup Pemprov Jatim telah melewati proses panjang melalui asessment. Kemudian ditindaklanjuti oleh pansel melalui interview,” ungkap Khofifah.
Di akhir, Khofifah menyampaikan apresiasi dan selamat menjalankan tugas kepada semua pejabat eselon II yang dilantik. “Selamat sekali lagi saya sampaikan, semoga Alloh selalu menganugerahkan kekuatan dan sinergitas diantara kita semua untuk membangun Jawa Timur menjadi lebih maju dan sejahtera,” pungkas Khofifah.
Adapun pejabat eselon II yang dilantik yaitu, Mochamad Hafidin Ilham selaku Direktur RSJ Menur, Herlin Ferliana sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kohar Hari Santoso sebagai Direktur RSUD Saiful Anwar, Bobby Soemiarsono Kepala BPKAD, Jumadi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Jatim, Anom Surahno Kepala Balitbang, Nurkholis selaku Kepala BKD, dan Fattah Jasin sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan.
Selanjutnya, Alwi sebagai Kepala Dinas Sosial, Jempin Marbun Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Jatim, Indah Wahyuni sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Jatim, dan Ardo Sahak sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Jatim.
Serta, Aries Agung Paewai sebagai Kepala BPSDM, Sjaichul Gulam sebagai Kepala Bakorwil Malang, Benny Sampirwanto Kepala Diskominfo, Andik Fadjar Tjahyono Sekretaris DPRD, Dyah Wahyu Ermawati Kepala Bakorwil Bojonegoro, dan Abimanyu Poncoatmojo sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Jatim. [tam]
Jabatan Kosong di Pemprov Jatim
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim
Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim
Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim
Kepala Dinas PU Cipta Karya
Kepala Dinas Perhubungan
Wadir Penunjang Pelayanan RSUD dr Saiful Anwar
Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan
Wadir Keuangan RSUD Dr Soetomo
Wadir RSUD dr Soedono Madiun
Tiga posisi Staf Ahli Gubernur Jatim
