Isu Kependudukan, Tantangan Pemimpin Baru Sidoarjo

Oleh :
Munari Kustanto
Peneliti Muda pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Di tengah pademi Covid-19 yang belum menampakkan akhir, sebagian masyarakat Indonesia telah melaksanakan hajatan dalam Pilkada serentak di penghujung tahun 2020. Sebanyak sembilan Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota serentak menggelar Pilkada pada 9 Desember. Di Jawa Timur sendiri, Pilkada digelar di 16 Kabupaten dan tiga kota. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan hajatan lima tahunan tersebut.

Dalam konstelasi Pilkada Kabupaten Sidoarjo, tiga pasangan calon telah bersaing untuk dapat memberikan yang terbaik. Masyarakat juga telah menjatuhkan pilihan kepada salah satu pasangan untuk memimpin pembangunan Kabupaten Sidoarjo lima tahun mendatang. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemimpin baru untuk membangun Sidoarjo, salah satunya isu kependudukan. Penduduk memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan. Penduduk tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus subyek dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Isu kependudukan dengan demikian menjadi sangat penting untuk dipahami oleh pemimpin baru Sidoarjo.

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,59% dan tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur. Capaian ini melampaui capaian Kabupaten/Kota sekitar bahkan jauh di atas capain Jawa Timur yang tercatat 0,60%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo ditentukan oleh arus urbanisasi yang terus meningkat, mengingat capaian Angka Kelahiran Total (TFR) sudah berada di bawah angka 2,1. Sebaliknya, berdasarkan Sensus Penduduk 2010 maupun Survei Penduduk Antar Sensus 2015, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai wilayah di Jawa Timur dengan capaian migrasi risen neto positif paling besar.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sidoarjo sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan tren yang terus menurun. Kondisi ini mengindikasikan Kabupaten Sidoarjo sedang menikmati bonus demografi. Kesempatan ini berlangsung singkat dan harus dapat direspon dengan cepat dan tepat oleh pemimpin baru Sidoarjo. Mengingat selepas itu perlahan tapi pasti rasio ketergantungan penduduk akan kembali merangkak naik. Pemimpin baru Sidoarjo harus mampu memanfaatkan bonus demografi untuk ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Hal ini membutuhkan strategi yang cermat dan tepat agar the window of opportunity tidak berubah menjadi the door of disaster.

Dalam upaya memanfaatkan bonus demografi yang sedang dinikmati saat ini setidaknya terdapat beberapa tantangan yang harus di hadapi. Pertama, tantangan akan daya dukung lahan. Sebagaimana diketahui bersama tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo menuntut adanya penyediaan lahan untuk menunjang kehidupan penduduknya. Pemimpin baru Sidoarjo diharapkan mampu menyeimbangkan pemanfaatan lahan yang ada tidak hanya untuk mengakomodir kebutuhan investor, tetapi juga mempertimbangkan penyediaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan tempat tinggal penduduk yang semakin meningkat.

Pemimpin baru Sidoarjo harus memberikan perhatian ekstra terhadap kelangsungan pertanian, mengingat sektor ini terbukti mampu bertahan di masa pandemi. Sektor pertanian tercatat sebagai satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi 16,24% pada kuartal II tahun 2020. Revitalisasi pertanian terus didorong guna mendukung ketahanan pangan daerah, serta mengoptimalkan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) melalui intervensi teknologi pangan yang ramah lingkungan. Demikian pula dengan penyediaan hunian yang layak bagi penduduk yang semakin bertambah di tengah lahan yang semakin terbatas juga membutuhkan sentuhan tangan dingin pimpin baru Sidoarjo. Di tengah makin masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Sidoarjo, keberadaan daerah kumuh (slum area) diharapkan tidak turut menjamur.

Kedua, tantangan akan penyediaan pendidikan yang berkualitas. Transformasi bonus demograsi menjadi bonus kesejahteraan membutuhkan prasyarat sumber daya manusia yang berkualitas. Pandemi Covid-19 menjadikan fasilitas pendidikan terpaksa tutup, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan pembelajaran secara daring menuntut keterlibatan aktif tidak hanya guru dan sekolah, tetapi juga orangtua. Beragamnya kapasitas orangtua dalam pembelajaran daring dalam waktu lama dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan anak-anak di Kabupaten Sidoarjo. Pemimpin baru Sidoarjo dituntut mampu menjaga kualitas pendidikan yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sidoarjo.

Ketiga, tantangan akan penyediaan lapangan kerja. Kebijakan PSBB yang diambil untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 menjadikan banyak industri terpukul. Kondisi tersebut memaksa para pengusaha melakukan melakukan pengurangan tenaga kerja. Data Sakernas Agustus 2020 menunjukkan jumlah pengangguran bertambah 77 ribu orang. Kondisi tersebut menjadikan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo meningkat 6,35% dibanding tahun 2019. Capaian TPT sebesar 10,97% pada tahun 2020 tercatat tertinggi di Jawa Timur. Bahkan jauh di atas capaian TPT Provinsi Jawa Timur di tahun 2020 sebesar 7,07% meskipun meningkat 1,84% dibanding tahun sebelumnya.

Kabupaten Sidoarjo berada dalam kondisi dilematis, saat membutuhkan banyak lapangan kerja yang layak agar dapat mentransformasikan bonus demografi. Kesempatan kerja justru berkurang dan jumlah pengangguran semakin banyak. Pemimpin baru Sidoarjo beserta dunia usaha perlu segera merespon kondisi tersebut dengan kebijakan yang tepat. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah tersedianya data pengangguran dan pencari kerja secara akurat dan terperinci. Melalui penyediaan data tersebut dapat dipetakan karakteristik pengangguran dan pencari kerja mulai dari usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain sebagainya. Informasi ini akan memudahkan pemimpin baru Sidoarjo dalam membuat perencanaan pasar kerja untuk menampung pengangguran dan pencari kerja yang ada.

Keempat, tantangan akan penyediaan transportasi yang memadai. Dalam kurun waktu tahun 2016-2018 jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor tercatat 1.440.963 unit, meningkat 13,54% menjadi 1.530.210 unit pada tahun 2018. Kondisi ini membutuhkan solusi yang tepat, sehingga Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang nyaman dengan tingkat kemacetan rendah. Selain penambahan ruas jalan sebagaimana tertuang dalam Perpres 80/2019, pemimpin baru Sidoarjo perlu menyediakan transportasi masal yang layak dan terintegrasi. Harapannya masyarakat beralih menggunakan transportasi masal tersebut sehingga mengurangi volume kendaraan di ruas jalan Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan kondisi kependudukan dan berbagai tantangan di atas, pemimpin baru Sidoarjo dituntut mampu menjawab berbagai tantangan yang ada dengan mengelaborasi visi-misi ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Harapannya pemimpin baru Sidoarjo mampu mewujudkan pembangunan Sidoarjo, bukan sekedar melakukan pembangunan di Sidoarjo.

———– *** ———–

Tags: