Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Keinginan empat komisi (A, B, D dan E) dan Pansus Pulau Galang di DPRD Jatim untuk studi banding ke Perancis, Jepang, Vietnam, dan Tiongkok tampaknya tak bisa dibendung lagi. Apalagi menurut sebuah sumber di internal dewan, izin pelatihan maupun studi banding tersebut sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Memang belum semua anggota mengetahui surat dari Kemendagri turun. Bahkan Setwan pun sepertinya belum menerima. Tapi yang pasti saya sudah mendapat kabar jika izin dari Mendagri terkait studi banding sudah turun,”tegas sumber di DPRD Jatim yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan, Rabu (25/6) ini.
Sumber tersebut mengatakan dengan turunnya surat tersebut maka hampir pasti para anggota dewan bakal berangkat. Maka, Setwan Jatim harus menyiapkan uang sebesar Rp 5,6 miliar untuk kebutuhan semuanya. ”Mungkin pertengahan Juli mendatang sudah bisa berangkat. Atau tepatnya pas Ramadan,” terangnya.
Namun ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Jatim Sukardo mengaku belum menerima surat tersebut. ”Belum, surat izin dari Mendagri tersebut belum ada di pihak kami,” tegas mantan Kasatpol PP Jatim tersebut.
Seperti diberitakan, empat komisi dan satu pansus di DPRD Jatim ramai-ramai mengajukan permohonan kunker ke luar negeri. Komisi A, Komisi B, sebagian anggota Komisi D, dan Komisi E mengajukan pelatihan ke Perancis. Sebagian anggota Komisi D minta ke Jepang. Kemudian, Pansus Pulau Galang ke Vietnam dan Tiongkok. Padahal, masa kerja mereka akan berakhir tak lebih dari sebulan setengah lagi.
Tentu saja upaya dewan yang ingin kelenceran menjelang akhir masa jabatan sebagai anggota DPRD Jatim pada akhir Agustus 2014 ini memantik reaksi keras dari masyarakat. Menurut Koordinator Presidium Watch Jatim Umar Shalahudin ada indikasi kuat di belakang kegiatan studi banding ini sarat motif ekonomi. ”Sekarang sudah mau habis masa kerjanya. Kalau pun toh dilakukan kunker, apa pengaruhnya ke masyarakat,” katanya.
Umar mengatakan bahwa pelatihan ke Perancis tersebut juga akan percuma. Karena periode keanggotaan DPRD Jatim hampir habis. ”Apa yang bisa diperbuat dengan waktu yang sudah mepet?” katanya. Kalau pun ada peningkatan kemampuan anggota dewan, maka juga percuma karena mereka akan diganti dengan anggota baru yang terpilih dalam Pileg 2014 kemarin.
Dikatakan Umar bahwa anggota DPRD Jatim tergolong boros. ”Sudah berapa banyak kasus yang menunjukkan bahwa mereka boros. Mulai dari pembagian 100 laptop hingga banyak perjalanan keluar negeri yang dilakukan terus menerus,” sindirnya. Jadi, jelas bahwa kunker keluar ini motifnya kebanyakan motif tambahan uang.
Pihaknya, imbuh Umar, pernah melaporkan sejumlah kelakuan anggota dewan yang menghambur-hamburkan uang rakyat ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim. Tapi hasilnya nol besar. Tidak pernah ada regulasi baru yang memperketat soal kunker. ”Bisa-bisa BK sendiri menjadi bagian dari masalah,” terangnya.
Dia pesimistis bahwa BK mau memproses, meski indikasi pemborosan anggaran sangat kentara. Apalagi, anggota BK banyak yang juga masuk komisi, yang juga kan ikut ngelencer.
Di bagian lain, Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan bahwa dirinya belum tahu soal turunnya izin Mendagri tersebut. ”Lho, memangnya sudah diajukan. Perasaan belum? Siapa yang tanda tangan pengajuan permohonannya?” katanya. Namun dia menjanjikan akan menelusurinya.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq menyatakan bahwa Komisi C tidak akan mengajukan permohonan kunker keluar negeri tahun ini. ”Kalau pun kami kunker, kami mengkaji dulu efektivitasnya. Itu pun kami ajukan ke negara-negara yang menjadi incaran agar mereka mau berinvestasi di Jatim,” kata ketua komisi yang mengurusi bidang keuangan tersebut. Komisi C DPRD Jatim memang satu-satunya komisi yang tidak mengajukan permohonan ke LN untuk tahun ini. [cty]
