Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno
Kota Mojokerto, Bhirawa
Posisi jabatan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno berada diujung tanduk. Kondisi ini menyusul, langkah DPC PDIP Kota Mojokerto yang mendesak Yunus Suprayitno menanggalkan jabatannya sebagai realisasi perintah DPP PDIP
Desakan lengser Ketua DPRD Kota Mojokerto ini semakin menghangat setelah pengurus DPC PDIP Kota Mojokerto memastikan, sudah mengirimkan surat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta untuk
mempertegas Surat Keputusan (SK) yang telah diturunkan sebelumnya.
Sunarto Sekretaris DPC PDIP Kota Mojokerto, Sunarto, menegaskan hal itu ketika dihubungi, Minggu (17/5) kemarin. Mantan anggota DPRD ini mengatakan, surat ke DPP itu telah disorong pekan lalu. Isinya, terkait dengan aksi pembangkangan yang dilakukan Yunus Suprayitno.
”Kami minta ketegasan DPP, karena dalam SK itu sudah jelas. Yang ditunjuk DPP untuk menjadi ketua
dewan adalah Purnomo, bukan Yunus Suprayitno,” jelasnya.
Yang menjadi pertanyaan Sunarto, mengapa dalam kenyataannya, Purnomo hanya menduduki ketua Fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan Yunus tetap menduduki jabatan tertinggi di parlemen itu. Dengan mengirimkan surat ke DPP itu, kata pria yang akrab disapa Itok ini, pengurus DPC berharap agar DPP mengeluarkan rekomendasi baru. ”Tentunya, untuk menguatkan SK yang telah keluar sebelumnya,”
katanya.
Bagi Itok, mengirimkan surat ke DPP sebagai langkah yang paling arif untuk menyelesaikan polemik jabatan DPRD. Pasalnya, Yunus yang menjabat Ketua DPRD itu tanpa mengantongi rekomendasi dari pengurus partai pusat. Diperkirakan, dalam waktu singkat surat rekomendasi akan turun.
Pelantikan Ketua DPRD Kota Mojokerto terkesan cukup patas. Dari pelantikan anggota dewan periode 2014-1019 pada 27 Agustus, tiga pimpinan dewan sudah ditetapkan pada 9 September. Tak berselang lama, surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan turun dan menunjuk Purnomo sebagai ketua dewan.
Namun proses pergantian itu berlangsung lambat. Ketua DPC yang masih dipegang Yunus, membuat
proses pergantian berjalan alot. Namun sejak Muscab PDIP digelar awal 2015 lalu, upaya menggeser Yunus dari ketua dewan kembali digulirkan. Sepekan kemudian pengurus langsung menggelar rapat dan menelorkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya menyelesaikan polemik rekomendasi jabatan ketua DPRD. [kar]
