Jabatan menteri di kabinet kerja Jokowi sebaiknya cukup satu periode. Sebaiknya jabatan menteri cukup satu periode saja, supaya semua kader partai yang sudah berjuang memenangkan calon presiden dapat kebagian untuk jadi menteri dan jabatan lain.
Menteri yang sudah melaksanakan tugas pembantu presiden selama lima tahun terakhir tidak perlu diangkat lagi, tetapi memberikan kesempatan kepada kader bangsa yang lain.Banyak orang Indonesia yang profesional dan berintegritas, sehingga Jokowi perlu memberikan kesempatan, termasuk dari kalangan muda.
Saya juga menyarankan agar, dalam penyusunan kabinet kerja lima tahun ke depan, Jokowi perlu mempertimbangkan keterwakilan daerah karena Indonesia berbhineka.
Secara politik, penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun terbuka peluang adanya masukan publik, termasuk dari partai koalisi.
Dan secara normatif, Jokowi memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih pembantu, termasuk keterwakilan wilayah dan dukungan politik wilayah atas kemenangan Jokowi.
Di NTT misalnya, selama dua periode pencalonan, Jokowi selalu menang mutlak diatas 90 persen.Pada Pilpres 2014 pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf kalla (Jokowi-JK) menang telak di sebagian besar kabupaten dan kota.
Sementara pada Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin menang mutlak di Provinsi NTT.Jadi NTT selama dua periode, Jokowi menang mutlak di atas 90 persen suara. Hal ini menunjukan bahwa dukungan politik masyarakat NTT secara tulus kepada Jokowi. Karena itu tidak berlebihan jika Jokowi mempertimbangkan untuk mengakomodir salah satu putra NTT dalam kabinet mendatang.
Dr Johanes Tuba Helan, MHum
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang
