Seniman Surabaya Jadi Galajapo saat mengambil formulir Pilwali Surabaya di Kantor PSI Jatim di Jalan Ketintang 3, Surabaya, Selasa (10/9) malam.
Surabaya, Bhirawa
Sejumlah nama politisi dan tokoh mulai berburu tiket untuk maju dalam bursa Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Surabaya. Satu di antara nama tokoh yang tak asing bagi masyarakat Surabaya adalah Jadi Galajapo.
Seniman asli Surabaya tersebut menunjukkan keseriusannya maju dalam Pilwali Surabaya dengan merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jadi secara langsung mendatangi kantor PSI Jatim di Jl Ketintang Selatan 3, Surabaya untuk mengambil formulir pendaftaran Pilwali Surabaya 2020, Selasa (10/9) malam.
”Saya datang pada momentum yang sangat baik, yaitu 10 Muharam. Dan sambutan partai sangat baik dengan diterima langsung oleh pengurus DPP PSI dan Ketua DPW PSI Jatim,” tutur Jadi.
Ditanya alasan memilih PSI, Jadi menjawab bahwa PSI memiliki kesamaan visi dengannya. Salah satunya ialah memilih pemimpin Surabaya harus sekaliber Risma atau Ahok. “Ketika bicara Ahok, sebagian masih ada yang tidak pas. Tapi PSI terang mengakui kualitas kepemimpinan Risma dan Ahok,” kata dia.
Selain itu, Jadi juga memandang PSI sebagai partai yang secara terang-terangan menolak mahar politik. Karena itu, pihaknya mengaku akan siap mengikuti sejumlah tahapan dalam konvensi yang sudah dirancang PSI.
Sementara itu, Ketua Panitia Konvensi Wendik Arifiyanto menuturkan, hingga saat ini telah ada tujuh orang yang mengambil formulir dari PSI. Selain Jadi Galajapo, lima lainnya adalah Ali Azhar, Fendy Pratama, Haryanto, Gunawan, dan Wilson. “Kita masih membuka pendaftaran hingga 20 Oktober. Jadi mereka yang sudah mengambil formulir masih cukup punya waktu untuk mengambalikan berkas pendaftaran,” tutur Wendik.
Lebih lanjut Wendik menjelaskan, semua pendaftar yang akan direkom PSI harus mengikuti proses konvensi. Mulai dari seleksi administrasi, wawancara hingga uji publik calon. “Kita akan mengundang panelis untuk menggelar uji publik dan masyarakat bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kapasitas calon yang akan direkom PSI,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PSI Jatim Shobikin Amin mengungkapkan, sejak awal PSI telah komitmen untuk tidak menarik mahar politik. Itu merupakan kebijakan dari DPP untuk menekan sekecil mungkin potensi politik uang. “Sejak pemilu legislatif kita sudah tidak menggunakan mahar politik. Dan kita akan terus berupaya memerangi budaya politik uang untuk menghadirka calon-calon pemimpin yang berintegritas” tegas Shobikin.
Tanpa mahar politik, lanjut Shobikin, penilaian calon yang akan direkom PSI akan benar-benar mengacu pada kapasitas dan kapabilitasnya menjadi kepala daerah. “Penilaian murni dan DPP akan memberikan rekom sesuai hasil penilaian dalam konvensi,” pungkas Amin. [tam]
