DPRD Jatim, Bhirawa
Meski dalam KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) jilid II, PKS dan PAN resmi mengusung pasangan asal Partai Demokrat (PD) ini, namun tidak serta merta kedua partai ini tidak mengkritisi kinerja KarSa. Sebaliknya, mereka akan berkoalisi kritis dalam pemerintahan KarSa, apalagi dalam Pileg 2014 KarSa tak lagi jadi pemenang.
Ketua DPW PKS Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan meski dalam Pilgub 2013, PKS maju sebagai partai pengusung tapi tidak berarti PKS diam saja ketika melihat kinerja KarSa jilid II tidak sesuai visi dan misi saat maju Pilgub. Sebaliknya PKS akan mengritisi seluruh kinerja KarSa jika dianggap melenceng dengan janjinya di masyarakat.
“Kami akan terus mengkritisi kinerja KarSa lewat fraksi yang ada di DPRD Jatim. Walaupun kita tidak mengenal oposisi di Jatim, tapi kita akan terus berupaya menyikapi permasalahan jika dipandang program kerakyatan yang diluncurkan pasanggan KarSa sudah melenceng,”tegas Hammy yang juga Caleg DPRD Jatim ini, Minggu (18/5).
Ditambahkannya, selama ini PKS selalu kritis dalam menyoroti kinerja KarSa. Hal ini dapat dilihat dalam pandangan fraksi mulai soal RPJMD hingga LKPj gubenur. Bahkan jika ada kebijakan Pemprov Jatim yang tidak pro rakyat, maka PKS paling dulu akan melakukan protes lewat anggotanya yang duduk di legislatif. “Yang pasti PKS tidak akan tinggal diam jika pemerintahan KarSa sudah mengingkari janjinya kepada rakyat yang telah memilihnya,”papar mantan Direktur YDSF Jatim ini.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, posisi keempat yang ditempati oleh PD Jatim dalam Pileg 2014 DPRD Jatim dipastikan akan membuat berat kinerja pemerintahan KarSa jilid II. Ini karena PD tidak lagi menguasai parlemen seperti pada hasil Pileg 2009, di mana PD mampu menguasai 22 kursi dari 100 kursi yang ada di DPRD Jatim.
Imbasnya, kinerja KarSa diprediksi akan menghadapi banyak ‘gempuran’ dan serangan partai lain lewat fraksi di DPRD Jatim. Mengingat PD tak lagi menguasai parlemen karena hanya mendapatkan 13 kursi atau kalah dengan PKB yang mampu menguasai 22 kursi DPRD. Apalagi mereka yang terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 adalah orang – orang baru yang tidak memiliki kedekatan dengan Soekarwo maupun Saifullah Yusuf. Sehingga KarSa akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pendekatan. Selain itu dalam komposisi 100 anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019 ada beberapa orang yang berseberangan dengan Soekarwo.
Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Jatim Kuswiyanto mengaku sejak awal PAN selalu kritis dengan kebijakan Pemprov Jatim dalam hal ini pasangan KarSa jika dinilai melenceng dari visi dan misi yang disampaikan ke rakyat. Dan itu telah dibuktikan oleh PAN lewat pandangan fraksi. Bahkan PAN tak segan-segan akan melakukan protes baik dalam rapat Banggar, Banmus sekaligus paripurna.
“Yang pasti apa yang kita proteskan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Meski kami adalah partai pengusung KarSa, namun kami harus tetap kritis,”tambahnya
Terpisah pengamat politik dari Unair, Emmanuel Sudjatmiko menjamin pemerintahan KarSa akan selesai sampai periodenya selama mereka menjalankan Perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) secara konsisten. Mengingat di dalam RPJMD tersebut berisi program kerja KarSa selama lima tahun ke depan. Dan pembahasannya dilakukan bersama legislatif dan selanjutnya mendapat persetujuan dari Mendagri.
“Selama pasangan KarSa konsisten menjalankan Perda RPJMD tak ada alasan bagi fraksi sebagai kepanjangtanganan partai menggoyang pemerintahan KarSa. Tapi sebaliknya jika mereka mengingkari dapat dipastikan mereka akan mendapat ‘musuh’ dari legislatif. Demikian dengan partai yang telah mengusungnya,”paparnya.
Ditegaskan Emmanuel dalam RPJMD banyak memuat program pembangunan lima tahun ke depan dan harus disesuaikan dengan RPJMD milik pusat agar ada sinkronisasi kebijakan dan program. [cty}
Keterangan Foto : Ketua DPW PKS Jatim Hammy Wahjunianto.
