Salah satu pesawat di Bandara Trunojoyo Sumenep.
Sumenep, Bhirawa
Relokasi bangunan SMA PGRI Sumenep menjadi tanggung jawab Pemkab Sumenep dalam upaya untuk memuluskan operasional Bandara Kelas III Trunojoyo Sumenep pada awal 2017 secara komersil. Sebab, bangunan tersebut menjadi hambatan (obstacle) terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Trunojoyo.
Sayangnya hingga saat ini Pemkab Sumenep belum melakukan komunikasi dengan Yayasan PPLP PGRI sebagai pengelola SMA PGRI baik secara formal maupun informal. Akibatnya, yayasan menganggap upaya pemkab merelokasi gedung SMA PGRI itu hanya sebatas wacana.
Ketua Yayasan PPLP PGRI Sumenep Nurul Hamzah mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara pemkab dengan SMA PGRI. Sehingga pihaknya menilai relokasi itu hanya sebatas wacana pemerintah yang tidak perlu ditanggapi serius. “Sampai saat ini belum ada pembicaraan dan pemkab tidak pernah berkoordinasi dengan kami,” kata Nurul Hamzah, Rabu (30/3).
Menurutnya, lembaga pendidikan belum mempunyai opsi apapun terkait upaya pemkab itu. Namun, jika itu benar, pihaknya berharap tidak sampai merugikan terhadap pendidikan dan masyarakat secara umum. Sebab, gedung yang akan direlokasi itu merupakan milik bersama dan ditempati anak didik sejak beberapa tahun lalu.
“Yang jelas jangan sampai merugikan dunia pendidikan. Kalau soal tawaran dari lembaga masih belum karena memang belum ada yang menghubungi kami, baik dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Perhubungan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Sumenep Moh Fadillah mengatakan sesuai komitmen pengelola Bandara Kelas III Trunojoyo, awal 2017 akan beroperasi secara komersil karena saat ini sudah berjalan pekerjaan perpanjangan dan pelebaran Bandara Trunojoyo yang dilakukan oleh rekanan.
“Bangunan SMA PGRI Sumenep memang menjadi obstacle terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Trunojoyo, makanya harus direlokasi. Pelaksanaan relokasi itu nanti akan dilakukan secara bertahap, seperti bangunan yang berlantai dua dulu akan direlokasi, kemudian ke bangunan yang lain,” ungkap Moh Fadillah.
Menurut Fadillah, tempat relokasi bangunan itu saat ini sedang disiapkan oleh Diknas sebagai bagian dari tim relokasi itu. Sesuai rencana awal, bangunan itu akan direlokasikan ke arah wilayah barat kota. “Tergantung dari tim mau direlokasi kemana karena ada timnya sendiri yang mempersiapkan relokasi bangunan itu,” ucapnya.
Jika panjang landasan pacu itu sudah terbangun sesuai ukuran standar yakni 1.600 meter, ujung landasan pacu akan berjarak 100 meter ke bangunan SMA PGRI. Akibatnya sangat mengganggu terhadap aktivitas penerbangan nanti. “Kalau tidak ada aral yang melintang, tahun ini bisa direlokasi secara bertahap,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Fadillah, Bandara Trunojoyo sedang dikerjakan perpanjangan dan pelebaran landasan pacu serta pembangunan sejumlah fasilitas lainnya. Perpanjangan dan pelebaran bandara itu menggunakan dana APBN sebesar Rp 33,7 miliar. “Pekerjaan perpanjangan landasan pacu sudah dilakukan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo Sumenep Wahyu Siswoyo menargetkan, pada November tahun ini pekerjaan perpanjangan landasan pacu sudah selesai dan Desember dilakukan verifikasi. Sebab, pada Januari 2017 direncanakan sudah bisa dimanfaatkan pesawat berkapasitas 72 penumpang atau beroperasi secara komersil.
“Target kami, Januari 2017 Bandara Trunojoyo ini sudah dimanfaatkan oleh pesawat komersil. Minimal pesawat berkapasitas 72 penumpang,” kata Wahyu Siswoyo.
Bandara Trunojoyo mendapatkan aliran dana sebesar Rp 33,7 miliar dari Kementerian Perhubungan RI, meliputi pekerjaan perpanjangan dan pelebaran landasan pacu sebesar Rp 25, 9 miliar dan pembuatan parkir pesawat sebesar Rp 7,8 miliar. Total sebesar Rp 33,7 miliar. Total lahan Bandara Tronojoyo saat ini seluas 25 hektare, padahal kebutuhan secara keseluruhan mencapai 117 hektare. [sul]
