Jaga Keberagaman, Partai Hanura Komitmen Perangi Politik Identitas

Suko Widodo & Gede Pasek Suardika

Surabaya, Bhirawa
Milad ke-14 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi momentum untuk menegaskan kembali nilai-nilai ideolagi partai, salah satunya adalah menyangkut komitmennya dalam memerangi praktik politik identitas. Penegasan ini disampaikan Sekjen DPP Partai Hanura, Gede Pasek Suardika (GPS) saat dikonfirmasi terkait Milad Hanura yang akan jatuh pada tanggal 21 Desember 2020.
GPS mengaku sepakat bahwa salah satu problem serius di tanah politik saat ini adalah soal isue politik identitas yang berkembang di Indonesia.
“Saya kira soal isue politik identitas itu isue yang melemahkan bangsa, sudah saatnya politik kita bergeser kepada program apa yang menjadi masyarakat kita lebih maju,” katanya kepada Bhirawa, Kamis (17/12).
Dengan demikian tegas GPS, jika ada kader partai Hanura yang melakukan isue politik identitas, GPS tidak akan segan – segan untuk memproses serta menegur, karena kata dia, visi misi Hanura adalah merawat NKRI.
“Pasti kalau ada dari Hanura kita suruh untuk proses, pertama pembinaan dulu karena visi misi Hanura harus merawat NKRI, kenusantaraan tentu mengutamakan kesejahteraan,” tegasnya. Ia menegaskan politik identitas sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini serta tidak perlu, lebih baik politik yang mengedepankan hati nurani rakyat. Lebih lanjut menurut politisi asal Pulau Dewata Bali ini, pihaknya memprihatinkan adanya upaya-upaya untuk menyeret politik identitas dalam berbagai persoalan.
“Kegaduhan terkait fenomena Front Pembela Islam (FPI) dengan sosok Habieb Rieziq Shihab-nya juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pihak-pihak yang menyeret agama dalam persoalan tersebut,” ungkapnya penuh keprihatian. Kalau semua persoalan selalu dikaitkan dengan agama, maka dinamika dan perdebatan yang terjadi akan menyulut sentimen SARA yang membahayakan kebersamaan.
“Bangsa ini dibangun oleh berbagai identitas baik itu suku, agama dan ras. Mempertentangkan di antara keberagaman tersebut akan mengoyak kebersamaan kita sebagai bangsa,” tegasnya. Oleh karena itu pihaknya berharap semua pihak, untuk menahan diri agar tidak membuat semakin gaduh suasana kebangsaan yang saat ini tengah konsentrasi menghadapi pandemi covid-19.
“Dalam menghadapi musibah pandemi covid-19 semua pihak harus saling menguatkan, dan bukannya saling melemahkan,” pesannya lagi.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Dr Agus Machfud Fauzi ketika dimintai pandangannya terkait dengan masa depan Parpol Hanura di masa depan, lebih menyoroti pragmatisme politik yang kian menjangkiti kehidupan parpol. Indikasinya, parpol lebih sibuk memikirkan bagaimana meraih kekuasan dibandingkan menyiapkan pondasi partai dengan mengedukasi publik dalam mewujudkan bangunan demokrasi yang lebih baik.
“Partai politik memang tidak salah berambisi untuk meraih kekuasaan, namun masih ada tanggung jawab lain yang harus diemban parpol,” kata Agus Machfud yang juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim ini. Tanggung jawab tersebut jelas Agus adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat, agar berpolitik secara cerdas dan dewasa.
Menurut Agus, proses berdemokrasi di tanah air belum diimbangi oleh proses pendewasaan partai politik. Indikasinya, masih banyak partai – partai yang justru diuntungkan oleh warga masyarakat yang pendidikan politiknya belum memadai. Implikasinya, pertarungan politik lebih banyak didominasi dan ditentukan oleh perilaku politik murahan seperti politik uang (money politics) dan politik identitas.
“Berbagai ajang politik lokal dan nasional masih selalu dibayangi kekhawatiran soal money politics dan politik identitas,” jelas Doktor lulusan Universitas Airlangga ini. Lantaran itu kalau Hanura ingin bisa memberi kontribusi bagi demokrasi di masa depan maka Hanura harus berani mengakhiri praktik money politics dan politik identitas.
“Tantangan berat praktik berdemokrasi kita adalah dua hal tersebut,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Dr Suko Widodo mengingatkan motivasi untuk terjun ke dunia politik bukan hanya sekadar untuk mencari kekuasaan. Sebab kalau hanya itu yang diinginkan, maka keberadaan partai politik hanya sekadar jadi alat dan kendaraan untuk meraih kekuasaan.
“Banyaknya tren gonta ganti parpol lebih mengindikasikan parpol hanya sekadar kendaraan politik yang bisa dipakai kalau bermanfaat saja,” tegas Suko Widodo. Kondisi itu pada akhirnya akan membuat bangunan demokrasi yang dibangun rapuh, karena proses proses di partai politik yang serba transaksional.
“Hari ini kita saksikan betapa ideologi partai menjadi kabur jenis kelaminnya,” kata Suko Widodo. Untuk itu, agenda ke depan yang harus dilakukan partai partai politik adalah menegaskan ideology partainya.
“Partai politik hari ini harus melakukan rekontruksi ulang atas ideologi partainya,” saran Suko Widodo.

Komitmen Kebangsaan Hanura
Ketua DPD Hanura Jawa Timur Yunianto Wahyudi menegaskan Hanura adalah partai yang menjunjung tinggi akhlak dalam berpolitik. Komitmen kebangsaan didahulukan daripada kepentingan sesaat. Kondisi itu dibuktikan dengan sikap DPD Hanura yang selalu mengingatkan agar calon kepala daerah yang didukung Hanura dalam Pilkada serentak kemarin tidak menggunakan politik identitas dan SARA dalam Pilkada 2020. Dia mengatakan harus ada ketegasan bagi yang melanggar, sebab politik identitas dapat membahayakan persatuan Indonesia.
“Kita tidak membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat,” ujar politisi yang biasa dipanggil Masteng ini. Masteng selalu meminta para kader kader partai Hanura dalam berpolitik agar bertanding melalui program dan gagasan yang dimiliki. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk mencari rekam jejak ketika menilai para politisi yang berkompetisi baik dalam Pileg maupun Pilkada. [why]

Tags: