Jaga Kenyamanan Anak

foto ilustrasi

Komisi perlindungan anak di seluruh dunia mencatat pertambahan kasus kekerasan pada anak selama masa pandemi. Tak terkcuali di Indonesia. Diduga disebabkan keterpurukan ekonomi (dan kehilangan nafkah), banyak orangtua melampiaskan kekesalan pada anak. Sebanyak 3.200 kasus tindak kekerasan pada anak selama Januari hingga Juli tahun 2021. Namun sesungguhnya, kasus yang tidak dilaporkan lebih besar, terutama dalam lingkup rumah tangga.

Telah dua belas kali peringatan hari anak nasional dilaksanakan, namun selama itu pula suasana kenyamanan anak makin memburuk. Semakin banyak anak menjadi korban kekerasan fisik, maupun pelecehan seksual. Bagai pepatah bara dalam sekam. Bahkan sejak peringatan hari anak tahun kelima (2014 lalu) sudah dinyatakan situasi darurat kekerasan anak. Karena terjadi enam ribu lebih kasus yang melibatkan anak, sebagai korban maupun pelaku. Tetapi dalam setengah tahun (2021) ini sudah 3.200 kasus.

Tindak kekerasan pada anak terjadi bertepatan dengan peringatan Hari anak Nasional (23 Juli 2021 lalu). Seorang residivis memukul anak balitanya, hanya karena ngompol. Jiwa anaknya tidak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit, di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tragedi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kini menjadi pencermatan seksama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meningkatkan kerjasama sistem perlindungan anak.

Sistem informasi online perlindungan anak, kini ditambah call center Sahabat Peremvuan dan Anak (SAPA) 129. Berbasis data Puskesmas, dan Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan. SAPA 129 akan menangani tindak kekerasan pada anak dan perempuan terintegrasi, sejak pengaduan hingga pendampingan. Termasuk penanganan trauma psiokologis. Serta tahap yang paling sulit, kesaksian korban pada Pengadilan.

Kesaksian di Pengadilan menjadi yang paling krusial. Karena umumnya tindak kekerasan pada anak didominasi (52%) kasus serangan persetubuhan. Maka vonis hukum pidana berupa kebiri kimia dianggap tepat. Hukuman maksimal berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tatacara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Judul yang panjang, sering disingkat sebagai “PP Kebiri.” Tetapi kekerasan seksual pada anak memiliki berbagai ragam modus. Seperti yang dilakukan pendiri sekolah SMA swasta di Kota Batu, Jawa Timur. Sampai dilakukan terencana dengan iming-iming rekreasi ke luar negeri naik kapal pesiar (sekaligus menjadi TKP, Tempat Kejadian Perkara). Sering pula terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga penegakan hukum tindak kekerasan seksual pada anak patut disetarakan sebagai extra ordinary crime.

Maraknya kejahatan terhadap anak sangat ironis, karena Indonesia secara tegas dalam konstitusi menjamin hak asasi anak. Tertulis dalam UUD pasal 28-B ayat (2) , mengamanatkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.” Tetapi penegakan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak masih menggunakan KUHP. Karena itu pemerintah menggagas pemberatan hukuman kekerasan pada anak.

Terdapat undang-undang yang lebih lex-specialist. Yakni UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah cukup memiliki peraturan, termasuk sanksi pidana. Namun juga belum menurunkan angka kejahatan. Anak-anak bukan hanya menjadi korban, melainkan juga pelaku. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Komnas Anak, menganggap telah terjadi situasi “darurat perlindungan anak,” karena banyak tindak kriminal yang dialami anak.

Lebih ironis, pada masa pandemi saat ini, jumlah anak yang berstatus yatim piatu (kehilangan orangtua yang meninggal karena CoViD-19) Maka pemerintah lebih seksama mendata, dan melindungi anak masa pandemi.

——— 000 ———

Rate this article!
Jaga Kenyamanan Anak,5 / 5 ( 1votes )
Tags: