Tiada perseteruan Sunny – Syiah di Indonesia. Konflik yang pernah terjadi (di Sampang, Madura), bukan tawur sosial antara penganut paham sunny dengan syiah. Melainkan perselisihan internal keluarga yang sama-sama menganut paham wahabi. Berdasar tilik sejarah, penganut sunny dengan syiah dapat hidup berdampingan. Sebagaimana teladan Walisongo (sembilan orang wali), yang sebagian diantaranya berpaham syiah.
Saat ini konflik antar-negara (Arab Saudi versus Iran), seolah-olah menjadi peperangan sekte antara Sunny dengan Syiah. Arab Saudi di-identikkan dengan sunny. Sedangkan Iran niscaya identik dengan syiah. Tetapi sosiolog barat (dan pers barat), tidak mengerti antropo-religi sunny maupun syiah. Terutama Arab Saudi, bukanlah mewakili pahan sunny. Melainkan wahabi, sejak negara itu didirikan oleh Ibnu Saud, dekade 1920-an. Hukum resmi kenegaraan Arab Saudi, juga menggunakan fiqih madzhab wahabi.
Wahabi berbeda dengan sunny. Wahabi, melarang ziarah kubur. Momentum paling fenomenal adalah, ketika Raja Ibnu Saud akan melenyapkan situs sejarah ke-Islam-an. Antaralain menghilangkan makam Nabi Muhammad SAW, akan diratakan dengan tanah, diperlakukan seperti rakyat biasa lainnya. Rencana tersebut memperoleh tantangan keras muslim sedunia. Termasuk pembentukan Komite Hejaz oleh ulama Indonesia (kelak komite ini menjadi Nahdlatul Ulama, NU).
NU, dianggap paling mewakili sunny di Indonesia. Uniknya, sebagian teologi sunny berhimpitan paham dengan syiah. Terutama dalam hal ziarah kubur, dan penghormatan (luar biasa) terhadap tokoh-tokoh bersejarah. Sehingga hubungan antara sunny (NU) dengan syiah, tidak pernah bermasalah. Namun dua dekade terakhir (sejak 1990-an), muncul gerakan yang mengaku ahlus-sunnah (sunny). Padahal masyarakat mengetahuinya sebagai penganut wahabi. Ironisnya, dakwah sunny “aneh” ini, sering menimbulkan keresahan.
Bahkan di kota-kota besar di jawa Timur kini berkembang beberapa kelompok yang tidak mau dikatakan sebagai NU, juga menolak dikatakan Muhammadiyah. Kelompok ini sering menyalahkan NU maupun Muhammadiyah, serta merasa paling benar. NU maupun Muhammadiyah dijadikan bahan olok-olok, dan obyek wajib pelurusan akidah agama. Olok-olok ini sangat potensial menimbulkan konflik horisontal. Sebagian diantaranya patut diduga terkoneksi dengan kelompok teroris.
Pada tataran internasional (khususnya di Timur Tengah), perseteruan Syiah vs Sunny, harus diakui telah menjadi komoditas konflik, yang seolah-olah makin dieksploitasi. Yang terbaru adalah adalah eksekusi (mati) terhadap ulama syiah, Nimr al-Nimr. Ulama paruh baya ini dieksekusi karena mendukung kemerdekaan wilayah Katif dan Al-Ihsaa (mayoritas penduduknya menganut syiah). Ia berulangkali ditangkap dan dipenjarakan.
Eksekusi terhadap Nimr, memicu demo besar anti-Arab Saudi di Teheran (Iran). Sampai berujung penarikan diplomat beberapa negara Teluk dari Teheran. Namun konon, eksekusi Nimr, merupakan bentuk “kecemburuan” Arab Saudi. Karena negara-negara Eropa dan AS menjalin hubungan mesra dengan Iran. Dengan itu, Iran memainkan peran penting menggilas separatis ISIS. Dus, bisa mengganggu “gengsi” Arab Saudi pada pergaulan negeri Teluk. Wallahu a’lam.
Di Indonesia, konflik serupa sudah sering terjadi, dan menjadi catatan khusus tim intelijen. Di berbagai daerah, saat ini juga mulai muncul permasalahan kerukunan agama. Di Aceh, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua, sudah terjadi tawur sosial yang mem-perhadapkan pemeluk antar-agama. Sehingga aparat keamanan dan ketertiban (termasuk Badan Intelijen Negara, BIN) harus bekerja ekstra keras. Bahkan dalam mapping bencana, konflik sosial ber-label keagamaan itu sudah masuk peringkat kedua (dibawah perkelahian nelayan).
Padahal terdapat garansi konstitusi, terhadap setiap orang dalam hal beragama. UUD pasal 28E ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Garansi UUD ini memiliki koridor: dilarang mengganggu hak asasi orang lain.
——— 000 ———–
