Jaga Netralitas ASN, Sekda Kabupaten Malang Diperiksa Bawaslu

Ketua Bawaslu Kab Malang M Wahyudi

Kab Malang, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang belum membuka pendaftaran Calon Bupati Malang dan Calon Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020, namun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang sudah melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat.
Sedangkan dasar pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang, yakni terkait Surat Edaran (SE) Bawaslu Pusat yang dikeluarkan pada bulan September 2020. Dan SE yang dikeluarkan Bawaslu Pusat tersebut berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilukada Kabupaten Malang 2020. Sebab, Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono telah terdaftar sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabub) Malang di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang.
Hal ini dibenarkan, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Muhamad Wahyudi, Senin (27/1), kepada wartawan, pihaknya sudah memintai keterangan terhadap Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, pada beberapa hari lalu, yang berkaitan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan merujuk pada UU tersebut, maka ASN harus netralitas dalam Pemilukada. “Karena Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi Didik, serta untuk menjaga netralitas ASN. Karena netralitas ASN sangat penting dalam proses Pemilukada,” tegasnya.
Meski pihaknya sudah memeriksa dan mengklarifikasi terhadap Sekda Kabupaten Malang, lanjut dia, namun pihaknya tidak bisa menentukan sanksi pelanggaran, karena sifatnya hanya rekomendasi. Dan tidak bisa diproses sampai ke Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu (Gakkumdu). Sedangkan keterlibatan ASN dalam bentuk apapun dalam proses Pemilu menjadi kewenangan kami untuk mengklarifikasi.
Dari hasil keterangan yang disampaikan Didik, kata Wahyudi, maka akan kita kaji, dan untuk selanjutnya kita rekomendasikan ke Komisi ASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dan apakah Didik melanggar netralitas Pemilu atau tidak, maka hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, serta ada UU lain yang mengatur. “Bawaslu memakai UU tersebut untuk mencegah potensi adanya ASN saling dukung mendukung dalam Pemilukda Kabupaten Malang 2020,” ujarnya.
Selain itu, masih dia katakan, pihaknya tidak hanya memanggil Sekda Kabupaten Malang untuk kita lakukan klarifikasi, tapi pihaknya juga memanggil dr Umar Usman yang kini masih berstatus ASN yakni sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Malang, karena juga mendaftar sebagai Bacabup Malang di DPC PDIP Kabupaten Malang dan mendaftar Bacabup Malang di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem kabupaten setempat. Namun, sudah tiga kali surat pemanggilan kita sampaikan, tapi tidak ada jawaban dari dr Umar untuk memberikan hak keterangan.
“Karena sudah tiga kali surat pemanggilan tidak ada jawaban, maka Bawaslu akan membuat rekomendasi berdasarkan kajian yang sudah ada. Dan itu berbeda dengan Sekda Kabupaten Malang, yang langsung merespon begitu surat undangan pertama kita layangkan,” ungkap Wahyudi. [cyn]

Tags: