karikatur ilustrasi
Laju inflasi pada bulan (Maret) ini, dan bulan depan, diharapkan dapat dihambat. Bulan lalu, laju inflasi mencatat rekor tertinggi selama tiga tahun. Penyebabnya, administered prices (tarif yang ditetapkan oleh pemerintah). Ditambah dorongan harga cabai. Beberapa daerah mesti siaga dengan kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen), terutama yang terdampak banjir serius. Terutama bahan pangan yang terdampak kendala distribusi.
Di Jawa Timur, kawasan Madura akan mengalami kenaikan IHK. Antaralain, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Sepanjang tahun 2017 (belum genap tiga bulan) ini, Sampang dan Pamekasan telah dilanda banjir sampai lima kali. Menyebabkan distribusi bahan pangan melalui transportasi darat terhenti. Sedangkan distribusi melalui laut juga terkendala ombak dan badai. Bahan pangan langka, terutama yang dipasok dari Surabaya, Probolinggo dan Situbondo.
Arus distribusi dan transportasi berbagai produk pangan terkendala iklim. Termasuk pembatalan perjalanan kapal laut di berbagai dermaga pelabuhan rakyat. Nelayan juga tidak berani melaut karena cuaca ekstrem. TPI (Tempat Pelelangan Ikan) sepi transaksi, kecuali ikan berukuran kecil dijaring di dekat pantai. Ketersediaan pangan terasa berkurang, sejak dari sentra produksi sampai daerah penyerap.
Berdasar sigi BPS (Badan Pusat Statistik), sebanyak 62 daerah mengalami kenaikan harga. Namun juga terdapat deflasi di 20 kota mengalami deflasi. Tetapi sesungguhnya, deflasi lebih disebabkan penghematan belanja rumahtangga. Antaralain mengurangi belanja gula, ikan laut, dan cabai. Beberapa usaha sektor kerakyatan, misalnya warung makan, juga mengurangi belanja bahan pangan. Akibatnya, terjadi kelesuan pasar, berujung pada menurunnya harga.
Harga cabai sudah mulai turun, walau masih di atas Rp 100.000 per-kilogram. Turun sekitar 25% dibanding Rp 135.000 pada sebulan sebelumnya. Cabai, telah menjadi “mesin” pendorong utama inflasi selama Januari dan Pebruari 2017. Tetapi inflasi selama dua bulan awal 2017, terbesar disebabkan kebijakan pemerintah. Khususnya kenaikan perpanjangan STNK, masih akan membawa laju inflasi selama setahun.
Laju Inflasi yang dicatat BI (Bank Indonesia) pada bulan Pebruari mencapai 0,34%. Masih cukup tinggi, karena inflasi bulan Pebruari telah mencapai 3,83%. Tetapi masih lebih rendah dibanding inflasi bulan Pebruari tahun (2016) lalu sebesar 4,42%. Maka pemerintah (dan pemerintah daerah) perlu menggenjot kinerja tim pengendali inflasi, agar tidak semakin meliar. TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) wajib bekerja lebih keras.
Kinerja TPID juga menjadi tantangan Kepala Daerah yang baru terpilih (pada Pilkada 2017). Pengendalian harga terutama pada kelompok bahan pangan. Sebab gejolak harga bahan pangan tidaklah bisa dilawan dengan retorika. Melainkan dengan aksi nyata. Mestinya pemerintah daerah telah menyiapkan program antisipasi. Misalnya dengan memangkas jalur distribusi, serta menggencarkan operasi pasar.
Kinerja TPID seyogianya juga melibatkan seluruhb SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Serta melibatkan BUMD (dan BUMN), dan pengusaha swasta. Misalnya dengan penyelenggaraan operasi pasar dan bazaar sembako murah. Musim hujan 2016 – 2017, akan mencapai puncak-nya sampai akhir Maret. Ini bagai siklus tetap, yang menggambarkan hubungan antara hujan dengan inflasi. Seharusnya sudah di-antisipasi).
Pemerintah (pusat) seharusnya juga mempertimbangkan kenaikan berbagai tarif kebutuhan primer. Karena hasil kenaikan tarif tidak cukup signifikan untuk mendukung pendapatan pemerintah. Berdasar perhitungan ke-ekonomi-an, kenaikan tarif menjadi pemborosan perekonomian. Total pengeluaran rumahtangga (rakyat) bernilai 2 kali lebih besar dibanding pendapatan pemerintah yang diperoleh dari kenaikan tarif.
Inflasi meliputi (kebutuhan primer), maka patut dikhawatirkan bisa berdampak lebih serius. Yakni makin bertambahnya keluarga miskin. Pemerintah daerah seyoginyanya mem-fasilitasi kemudahan usaha sektor kerakyatan. Diantaranya mempermudah (meng-gratis-kan) perizinan usaha mikro dan kecil.
——— 000 ———
